Seharusnya pemprov dan pengembang melakukan kajian terbuka kepada masyarakat dan akademisi terlebih dahulu.

Jakarta, Aktual.com – Rencana pembangunan rumah susun (rusun) di Kepulauan Seribu bagi nelayan Pantai Utara (Pantura) Jakarta baru sekadar wacana.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI, Ika Lestari Aji menanggapi pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Pembangunan rusun di Kepulauan Seribu memang direncanakan oleh Pak Gubernur,” ujar dia, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/1).

Kendati demikian, untuk realisasikan keinginan itu, kata Ika, Dinas Perumahan harus berkoordinasi dahulu dengan Bupati Kepulauan Seribu. Dinas Perumahan, ujar dia, perlu membicarakan dengan Bupati Kepulauan Seribu antara lain wilayah mana yang bisa dibangun rusun.

Rencananya, koordinasi bakal dilakukan dalam waktu dekat. “Supaya kalau memang ada itu (rusun), bisa masuk dalam perencanaan 2017,” lanjutnya.

Sebelumnya, hari Minggu (17/1) kemarin, Ahok mengatakan bakal memindahkan pemukiman nelayan di pesisir pantai Jakarta ke Kepulauan Seribu. Salah satu dalihnya, kondisi perairan Kepulauan Seribu lebih sehat.

Bahkan pejabat asal Belitung ini sesumbar, relokasi tersebut diiringi dengan pembangunan rusun setinggi 16 lantai bak apartemen dan menyediakan layanan kapal gratis demi memudahkan mobilitas nelayan.

Ahok pun mengiming-imingi para nelayan dengan persentase pembagian keuntungan 80 persen dari hasil total penjualan budidaya laut.

Kecurigaan kuat pun muncul. Keinginan Ahok ‘menggusur’ pemukiman nelayan di pesisir Jakarta ke Kepulauan Seribu bukan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tapi terkait proyek reklamasi yang ternyata sudah dimulai di Teluk Jakarta. Dimana keberadaan nelayan pesisir Jakarta jadi ‘ganjalan’ bergulirnya proyek reklamasi, seperti yang sedang berjalan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh: