Jakarta, Aktual.com — Nama sejumlah Menteri yang memiliki ‘raport merah’ ini disebut-sebut masuk dalam bursa reshuffle. Alasannya, Presiden RI, Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama Menteri yang kinerjanya dianggap buruk tersebut.
Menteri itu kabarnya ada yang dicoret dari Kabinet dan ada juga Menteri yang hanya bertukar posisi saja. Berikut, sebagian Menteri yang berpeluang dicopot atau dirotasi:
1. Rini Soemarno, Menteri BUMN ini disebut sebagai pemimpin yang ‘lari’ dari amanah dan mau main aman sendiri. Beberapa waktu yang lalu, Rini pernah menyebut lamanya waktu inap kontainer (dwell time) di Tanjung Priok yang menjadi tanggung jawab banyak pihak.
Proses dwell time yang terlalu lama bisa membuat mahalnya ongkos distribusi. Kejadian ini menunjukkan Menteri BUMN tak serius untuk menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Yang menilai atasan saya, dalam hal ini Presiden,” katanya beberapa waktu yang lalu.
2. Sudirman Said, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESD), yang tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengguanaan jet pribadi dalam tugasnya.
Pasalnya jet tersebut merupakan fasilitas jet sewaan yang diberikan oleh PT. Pertamina, untuk kondisi darurat. Pada kesempatan itu, Sudirman mengaku, untuk menghadiri undangan Presiden dalam rangka peresmian terminal peneriman serta regasifikasi LNG Arun Pertamina di Lhoksuemawe, Aceh.
“Bayak wartawan tanya kalau reshuffle gimana ?, Saya jawab ‘It doesn’t matter'”, ujarnya.
3. Tedjo Edhy Purdijatno, Menkopolhukam. Tedjo pernah ditegur Jokowi lantaran mengeluarkan pernyataan tentang “Komisi Pemberantasan Korupsi ‘kekanak-kanakan’”.
Ia juga menuding massa yang mendukung KPK merupakan rakyat tidak jelas. Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para Netizen. Partai oposisi mendesak agar Jokowi mencoret Tedjo.
“Saya sudah melaporkan semua evaluasi dan rapor Menteri terkait. Selebihnya ya terserah Presiden saja,” kata Tedjo.
4. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan. Mantan Wakil Menteri Keuangan ini disorot, terutama oleh partai pendukung pemerintah, karena meloloskan tambahan uang muka pembelian kendaraan dinas untuk pejabat negara dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta.
Setelah mendapat kritik, Jokowi akhirnya mencabut Perpres tambahan uang muka itu. Serapan anggaran Kementerian yang minim juga disebut-sebut sebagai sumber kekecewaan Jokowi.
“Terserah…,” ceplos Bambang ketika ditanya ihwal posisinya yang terancam di-reshuffle.
Artikel ini ditulis oleh:
