Garuda Indonesia Diambang Kebangkrutan, Serikat Pekerja Desak Pemerintah Evaluasi Jumlah Direksi

Jakarta, Aktual.com – Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu mendesak Menteri BUMN Rini Soemarmo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Evaluasi ini harus dilakukan guna membenahi kondisi perusahaan yang dinilai tengah terpuruk saat ini.

“Kami meminta Presiden dan Menteri BUMN untuk mengevaluasi Direksi saat ini dan melakukan pergantian direksi dengan mengutamakan direksi yang profesional yang berasal dari internal PT Garuda Indonesia,” ucap salah satu perwakilan Serikat Pekerja Garuda Bersatu, Captain Bintang Hardiono di Jakarta, Selasa (23/1).

Bintang yang masih aktif sebagai pilot Garuda dan merupakan Presiden dari Asosiasi Pilot Garuda menyatakan, kondisi perusahaan plat merah tempatnya bernaung sangatlah parah.

Ia mengungkapkan, program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan cenderung sangat sporadis dan yang terhadap hanyalah cutting cost sehingga mengganggu kegiatan operasional.

Menurut Bintang, penambahan armada yang dilakukan perusahaan tidak diikuti dengan kemampuan manajemen yang mumpuni untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.

Sebagaimana diketahui, Garuda Indonesia memang tengah menambah armada dalam beberapa tahun belakangan. Dalam dua tahun terakhir saja, Garuda telah menambah 23 unit pesawat terbang baru.

“Peningkatan pendapatan hanya sekedar sebesar 8,6%, masih lebih kecil dari peningkatan biaya sebesar 12,6%,” ungkapnya.

Kondisi ini pun berdampak pada merosotnya kinerja keuangan Garuda hingga kuartal III 2017 lalu. Tak hanya merugi, nilai saham Garuda pun disebut Bintang terus jatuh bebas sampai lebih dari 50%.

“Dengan kerugian USD207,5 juta dan juga nilai saham Garuda kode GIAA per 19 Januari 2018 per lembar hanya Rp314, turun sebesar 58% dari nilai saham pada saat IPO,” jelasnya.

Selain itu, Bintang pun menyoroti jumlah Direksi Garuda Indonesia yang disebutnya terlampau banyak. Jumlah Direksi Garuda sendiri saat ini berjumlah sembilan orang, sementara sebelumnya hanya berisi enam orang saja.

Ia beranggapan, penambahan tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi dan nahasnya tidak disertai dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan sebelumnya.

“Kami meminta Menteri BUMN untuk merestrukturisasi jumlah Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 9 orang menjadi 6 orang dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia,” pungkasnya.

Teuku Wildan A.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan