Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait dengan kasus pencatutan dirinya dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
“Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain,” kata Jokowi saat ditanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/12).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku tidak terima jika disebut meminta saham sebesar 11 persen untuk memperpanjang kontrak PT Freeport.
“Saya enggak apa-apa dikatakan Presiden gila, Presiden sarap, Presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa!” tegasnya.
“Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa Negara,” tambahnya lalu meninggalkan wartawan.
Artikel ini ditulis oleh:
