Jakarta, Aktual.com – Isu perombakan menteri ‘kabinet kerja’ semakin terang beredar di masyarakat. Kinerja menteri yang berasal dari parpol maupun profesional murni kini menunggu waktu untuk dievaluasi Presiden Jokowi.
Kepastian waktu reshuffle memang masih menjadi tanda tanya, apakah saat bulan Ramadhan ini, atau bahkan menunggu hingga satu tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan (Baca: Jokowi Dinilai Tak Punya Rencana Politik Yang Jelas).
Evaluasi terhadap menteri sebenarnya sudah dilakukan oleh kalangan masyarakat, baik pejabat DPR, pengamat maupun rakyat yang merasakan langsung dampak kebijakan saat ini. beberapa kebijakan pembantu presiden yang memberatkan rakyat diantaranya harga BBM yang tidak stabil, naiknya harga kebutuhan pokok, dan juga dugaan penjualan perusahaan-perusahaan BUMN (Baca: Pengamat: Rini Soemarno Mau Runtuhkan BUMN).
Tenggat waktu ini memicu perhatian masyarakat yang sudah merasa tidak kerasan dengan keberadaan menteri-menteri yang tidak berpihak pada rakyat.
Politisi PDIP TB Hasanuddin menyinggung aspek ekonomi yang saat ini dinilai tidak mampu menyejahterakan rakyat.
“Menurut yang banyak orang, di bidang ekonomi, tetapi saya melihat dan saya baca dan dengar dalam beberapa hal dari hasil penelitian adanya titik lemah yang harus diperbaruhi. Bukan hanya orang tetapi strategi penanganan ekonomi yang perlu diperhatikan,” kata Hasanuddin.
Ketika ditanyakan, kapan waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini menganalogikan sebagai seorang komandan prajurit yang ingin mengganti anak buahnya dimana akan menghadapi jalur kritis, maka harus melalui jalur itu dulu (Baca: PDIP: Momentum Reshuffle Setelah Hari Raya).
“Saya bekas prajurit dalam melintasi jalur kritis harus melawati dulu, baru nanti akan diganti. Nah, kita kan akan menghadapi hari raya, sebagai kondisi yang kritis maka harus dilalui dulu. Tetapi resikonya, bila nanti komandannya kejeblos,” tambahnya.
Namun, kencang beredar kabar bahwa kemungkinan besar reshuffle dilakukan sebelum perayaan Idul Fitri tiba. Kemungkinan ini didasarkan pada kinerja menteri yang saat ini semakin disorot serta gejolak di elit politik yang mulai memunculkan spekulasi nama-nama menteri yang layak diganti.
Perkembangan terbaru, pemerintahan Jokowi kemungkinan akan diisi juga oleh kader yang bukan berasal dari partai pendukung (KIH). Hal ini dikuatkan oleh pernyataan politisi Demokrat Ruhut Sitompul yang menyebut sudah ada pembicaraan antara Jokowi dan Ketum Demokrat SBY terkait reshuffle kabinet (Baca: Santer, PAN dan Demokrat Akan Gabung ke Kabinet).
“Yang tahu ketua umum saya dan pak Jokowi. Gimana kata partai aku, kalau diminta, aku akan melaksanakan,” kata Ruhut.
Untuk diketahui, Jokowi pada dua hari lalu mengikuti kegiatan buka puasa bersama dengan elit KMP. Dalam pertemuan itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pertemuan juga membahas persoalan kinerja menteri (Baca: Jokowi Buka Puasa dengan KMP, Kinerja Menteri Ikut Dibahas).
Artikel ini ditulis oleh:
