Jakarta, Aktual.co — Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara berharap penurunan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 7,25 persen menjadi lima persen bisa segera dilakukan perbankan untuk mempercepat realisasi program sejuta rumah.
“Kalau bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) FLPP semakin rendah tentunya mengurangi besaran cicilan kredit rumah dan itu membuat kemampuan masyarakat membeli rumah semakin tinggi,” kata Ketua REI Sumut, Umar Husein di Medan, Kamis (12/2).
di Medan, Kamis (12/2).
Dia menegaskan, salah satu lemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah adalah tingginya suku bunga KPR. Meski Pemerintah sudah membuat program FLPP dengan bunga 7,25 persen, itupun dinilai masih belum membantu karena dianggap masih tinggi sehingga bunga FLPP itu memang harus diturunkan. Apalagi masalah lain yang menghadang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah juga masih banyak di luar suku bunga kredit yang mahal itu seperti besarnya uang muka.
“Untuk itu memang diperlukan menghilangkan semua hambatan khususnya suku bunga KPR yang masih tinggi tersebut,”katanya.
Mengacu pada permasalahan itu, REI Sumut, kata dia, mendukung penuh langkah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang sedang mengkaji rencana penurunan bunga KPR FLPP seperti yang sudah dinyatakan Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta Senin lalu.
Alasan Umar, karena memang BTN yang selama ini fokus pada pembiayaan FLPP. “Hampir 90 persen dana FLPP, BTN yang mengucurkan.Sisanya bank lain,”katanya.
Umar menyebutkan, kalau bunga FLPP segera diturunkan, maka target pembangunan 7.500 unit rumah MBR di Sumut tahun ini akan semakin mudah terealisasi. “Hal sama juga pasti terjadi di provinsi lain sehingga target penyediaaan/pengadaan satu juta unit rumah oleh Pemerintah pada tahun ini juga tercapai,”katanya.
Wakil Sekjen DPP REI Tomi Wistan, menyebutkan, REI memang sudah menyampaikan semua hambatan pengembang dalam mewujudkan percepatan pembangunan MBR ke Pemerintah. “Syukur Pemerintah terus merespon dan diharapkan terbukti,”katanya.
Dia memberi contoh, perlunya sinergitas pemerintah dan swasta dengan cara pemanfaatan lahan milik pemda, kredit pemilikan lahan, penyediaan dana yang memadai dan dukungan infrastruktur dan kelistrikan. Tahun 2014 pembangunan MBR mengalami perlambatan antara lain akibat terjadinya keterlambatan penyesesuaian harga jual FLPP di Kemenpera dan harga bebas PPN di Menkeu.
Artikel ini ditulis oleh:
