Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VI DPR RI yang baru saja dilantik, Teguh Juwarno mengatakan pihaknya akan segera membicarakan soal pencabutan larangan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menghadiri rapat kerja di DPR.
Pasalnya, jelang pengesahan APBN-2016 maka yang berkewenangan membicarakan soal anggaran adalah dengan menteri terkait.
“Saya pasti akan bicarakan dengan pimpinan DPR untuk solusi terbaik karena bagaimanapun untuk masalah anggaran kementerian haruslah dengan menteri terkait,” ujar Teguh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).
Namun, lanjut Teguh, DPR pun tak akan mengesampingkan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yang sudah disepakati paripurna. Dimana, rekomendasi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencopot Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN karena ditemukan kerugian negara.
“Tapi di sisi lain harus hormati putusan paripurna yang jadi rekomendasi pansus,” kata Wakil Ketua Pansus Pelindo itu.
Teguh menegaskan, rekomendasi pansus yang menghendaki Rini turun dari jabatannya itu masih melekat, meski kini harus menghadirkan Menteri BUMN untuk rapat di DPR.
“Bagaimana pun rekomendasi pansus masih melekat,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
