Pemerintah terbitkan surat utang negara. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – DPR mengingatkan pemerintah agar lebih hati-hati dalam melakukan kebijakan utang. Pasalnya posisi utang saat ini sudah cukup mengkhawatirkan di mana utang baru malah digunakan untuk membayar bunga utang.

Kendati dari sisi pembiayaan di negara berkembang seperti Indonesia yang gencar membangun proyek infrastruktur, pembiayaan dari utang memang sangat diperlukan.

“Asal utang tersebut dipakai untuk investasi yang lebih produktif. Tapi kalau utang baru untuk bayar bunga utang lama itu berarti tidak sehat,” jelas anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo, di Jakarta, Senin (9/1).

Atau, kata dia, kalaupun utang baru untuk bayar bunga utang bisa dilakukan jika menutup utang lama yang bunganya tinggi dengan utang baru yang bunganya lebihkecil.

“Jadi risikonya bisa lebih rendah dari utang sebelumnya. Jangan lebih besar dari utang lama. Kebijakan seperti itu lebih oke. Makanya pemerintah harus memastikan bahwa keseimbangan primer tidak defisit,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu melakukan profiling utang. Yaitu dengan cara membuat profile utang jangka panjang bisa dipindah ke jangka pendek dan dengan bunga yang lebih rendah.

“Hal ini perlu dipikirkan pemerintah, risiko utang jangan sampai semakin tinggi. Baik itu utang melalui SUN atau utang dari lembaga multilateral yang bunganya jauh lebih rendap meski tenor lebih panjang,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dengan kondisi keseimbangan primer di APBN 2017 yang masih defisit, berarti pemerintah akan menarik utang untuk membayar bunga utang.

“Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaran interest rate (bunga pinjaman),” jelas Menkeu.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, sebagai indikator bahwa pemrintah meminjam bukan untuk investasi di infrastrukrur.

“Tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu,” keluhnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan lebih hati-hati dalam pengelolaan APBN 2017 ini. “APBN ini sebenarnya kurang sehat, makanya harus berhati-hati,” kata dia.

(Laporan: Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka