Jakarta, Aktual.com – Isu Reshuffle Jilid III kembali mencuat, bahkan dikabarkan dalam waktu dekat ada beberapa menteri digeser dan seorang menteri mengundurkan diri. Sejumlah nama yang masuk daftar reshuffle yakni Menaker Hanif Dhakiri dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Tak hanya itu bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pun dikabarkan pengunduran diri.
Direktur Eksekutif Institute for Economics and Political Studies (IEPS) Barri Pratama turut menanggapi kabar tersebut.
“Cukup mengagetkan Susi Pudjiastuti dikabarkan mengundurkan diri, padahal Susi menteri yang sangat bagus prestasinya dan kinerjanya sangat positif menurut publik, memang beberapa kali Susi “curhat” terkait kerjaannya menangkal “ilegal fishing” , dan ini semakin membuktikan rumor terkait ketidaksepahaman antara Susi dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan, dalam beberapa persoalan terkait kapal asing dan reklamasi,” katanya, Sabtu (1/10.
Barri juga menanggapi terkait Menteri BUMN Rini Soemarno yang dikabarkan akan digeser menjadi Kepala Badan Penerimaan Negara, “Ini patut dijadikan perhatian, apa ada kaitannya dengan suksesnya Tahap 1 Tax Amnesty hingga saat ini? Padahal publik melihat ini sukses dari Sri Mulyani, yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi, atau memang ini komitmen jokowi terhadap PDIP yang sejak lama ingin mengganti Rini Soemarno”, tegas Barri.
Diketahui perkembangan perolehan pajak dari Tax Amnesty Tahap 1 ini sendiri hampir mencapai 100 T, jauh dari prediksi banyak kalangan. Jika memang akan dibentuk Badan Penerimaan Negara, maka memiliki konskwensi di pisahkan nya pengelolaan penerimaaan dan pendapatan Keuangan negara , yakni Direktorat Pajak dan Bea Cukai.
Bersamaan dengan reshuffle nantinya, juga akan ada penunjukkan Menteri ESDM yang baru, “Sudah sewajarnya ditentukan segera, ESDM tidak mempunyai menteri definitif semenjak ditinggalkan Archandra Tahar, padahal ESDM punya segudang PR, UU Migas, UU Minerba, dan Kontrak strategis Seprti Freeport yang tidak kunjung selesai dll,” Ujarnya.
Barri Pratama, Direktur Eksekutif Institute for Economics and Political Studies (IEPS) mengatakan bahwa reshuffle menjadi hak prerogatif Jokowi, meski begitu dirinya mengajak masyarakat untuk turut memperhatikan dan kritis terhadap perkembangan yang ada.
“Reshuffle hak prerogatif Jokowi, mau kapan saja, mau berapa kali, terserah beliau, semakin memantabkan presedensial,” Ujarnya.
Ditanya terkait penambahan jatah menteri dari Partai Golkar, hal tersebut dianggap wajar olehnya. “Golkar sudah menunjukkan komitmennya kepada Jokowi, bahkan Jokowi sudah didukung Full Partai Golkar untuk maju kembali di 2019, tidak hanya berpolitik, Golkar juga memiliki banyak kader profesioanal yang mumpuni dalam bidangnya, jadi kalau ada yang mau diambil Jokowi untuk dijadikan menteri itu bagus,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
