Jakarta, Aktual.com — Kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang masuk bulan ke delapan pada bulan Juni ini tidak memuaskan. Publik merasa janji-janji pasangan Jokowi-JK belum disentuh dan masih jauh dari kata realisasi.
Hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mencatat, 58,8 persen publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Survei pada 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka 250 responden di kawasan segi tiga emas Jakarta.
“Mayoritas responden adalah pekerja profesional di segi tiga emas, Sudirman, Thamrin dan Kuningan-Rasuna Said,” terang,” kata Polster KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam pemaparannya di Jakarta, Minggu (21/6).
Kalangan pekerja profesional yang menyatakan sangat puas terhadap kerja pemerintah hanya 1,6 persen, cukup puas 30,8 persen, tidak puas sama sekali 8,0 persen dan 0,8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Tujuh komponen yang dijadikan tolak ukur dalam survei juga menunjukkan ketidakpuasan pekerja profesional. Hutang luar negeri menjadi kredit paling besar ketidakpuasan atau ketidaksetujuan publik, tercatat mencapai 90,4 persen.
Naik-turunnya harga BBM, impor beras, kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga gas, tercatat mendapatkan penilaian negatif dari responden hingga 77,6 persen.
“Posisi Tim Sukses (Jokowi-JK di BUMN), mendapatkan penolakan sebanyak 64,0 persen dan 36,0 persen menyatakan setuju,” terang Hendri.
Adapun komponen ketujuh yakni kebijakan pemerintah menggenjot penerimaan pajak tercatat 48,4 persen menyatakan tidak setuju dan 51,6 persen menyatakan setuju.
Artikel ini ditulis oleh:
