Jakarta, Aktual.com — Anggota Badan Anggaran DPRD Banten dari fraksi Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa mengklaim jika partainya sejak awal tidak setuju mengenai rencana pembentukan Bank Banten. Alasannya, lantaran anggaran untuk pembentuk bank daerah Banten itu terlalu besar.
Demikian disampaikan Adde usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (14/12).
“Saya sampaikan, dari awal fraksi Golkar memang sudah menolak (pembentukan) Bank Banten. Bahwa kami melihat tidak ada urgensi untuk pendirian Bank Banten pada tahun ini,” kata Adde.
Diketahui, pembentukan Bank Banten yang sudah direncanakan sejak 2013 membutuhkan dana sebesar Rp 950 miliar. Rencana pembentukan bank daerah itu sudah ada sejak Ratut Atut Chosiyah menjabat sebagai Gubernur Banten.
Menanggapi anggaran sebesar itu, menurut Adde lebih baik diperuntukan untuk hal lain yang justru lebih berguna. “Karena urgensinya lebih pada urgensi bahwa anggaran segitu besarnya lebih tepatnya untuk memaksimalkan infrastruktur di Provinsi Banten,” ujarnya.
Pembentukan Bank Banten memang tengah menjadi polemik. Pasalnya, DPRD Banten diduga menerima suap dari PT Banten Global Development (BDG), selaku BUMD yang ditunjuk untuk mengatur pembentukan bank tersebut.
Oknum DPRD Banten yang disinyalir menerima suap dari PT BGD adalah Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono dan Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten, Tri Satria Santosa. Keduanya pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, setelah tertangkap tangan oleh KPK, ketika bertransaksi suap dengan Direktur PT BGD, Ricky Tampinongkol pada Selasa (1/12).
Saat penangkapan itu ditemukan uang sebesar Rp 60 juta dan 11.000 Dollar AS. Uang tersebut diduga sebagai bagian dari komitmen dari pihak Pemprov ke DPRD Banten untuk memuluskan pembentukan Bank daerah itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
