Jakarta, Aktual.co – Masyarakat menunggu hasil proses seleksi tertutup calon menteri kabinet Joko Widodo. Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) mengingatkan, kehendak rakyat adalah kabinet Trisakti, bukan neolib.
Ipang mengingatkan juga bahwa Ideologi Trisakti itu sudah jelas berdikari dalam dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian secara berbudaya.
Karena itu, sambung dia, jika pada awal pemerintahan Jokowi-JK ditempatkan oleh menteri-menteri yang gemar memberikan ‘leher’ republik ini kepada kepentingan asing, maka tidak akan pernah ada komitmen Trisakti yang berjalan.
”Kalau kemudian muncul lagi menteri menteri yang pro pasar, maka Indonesia tak akan pernah matang dan mandiri secara ekonomi maupun politik,” serunya saat berbincang dengan Aktual.co, di Jakarta, beberapa waktu lalu, Selasa (21/10).
Lebih jauh, jika Jokowi pilih menteri pro pasar, Ipang mengatakan efek yang akan dirasakan rakyat, sudah pasti rasa kecewa besar.
”Menteri yang bertugas membantu presiden, harus dipastikan betul-betul bersih dengan masa lalunya dan bukan menteri antek-antek asing,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, nama Sri Mulyani Indrawati (SMI) pun akhirnya bergema juga. Konon, dia akan diplot mengisi kursi menteri pada kabinet Jokowi-JK. Tidak tanggung-tanggung, konon lagi, dia akan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Posisi keren yang menggawangi jatuh-bangunnya perekonomian negeri berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa ini.
Nama lain yang juga beredar adalah Kuntoro Mangkusubroto. Nama ini memang tidak sekencang SMI. Namun, tak urung gosip ini memantik kekhawatiran sebagian kalangan yang paham betul rekam jejak Kuntoro di jajaran birokrasi.
Jika kabar-kabur yang berseliweran itu benar, maka lengkap sudah keterpurukan Indonesia. Nyaris sejak Orde Baru, dan disambung Orde Reformasi, kendali ekonomi Indonesia senantiasa diserahkan kepada para penghamba sekaligus pejuang neoliberalisme. Satu mazhab yang getol menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak pasar.
Bagaimana dengan Kuntoro? Rekam jejak Kuntoro sejauh ini biasa-biasa saja, jauh dari cemerlang. Padahal, karirnya di pemerintahan terbilang panjang dan cukup lengkap. Dia pernah menjadi Dirjen Pertambangan Umum (1993-1997),dua kali Menteri Pertambangan, yaitu pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dan di Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Direktur Utama PLN (2000), serta Kepala Badan Pelaksana – Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005).
Satu lagi tentang Kuntoro. Sekadar mengingatkan saja, Kuntoro adalah tokoh penting di balik UU No. 22/2001 tentang Migas yang sangat menguntungkan asing dan sangat merugikan Indonesia. Bukan itu saja, lewat Kuntoro pula USAID masuk, bahkan mengucurkan dollar demi suksesnya pembahasan RUU yang draft-nya mereka buatkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
