Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, 1.2 juta vaksin Covid-19 Sinovac yang berasal dari China masih perlu mendapat fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kehalalannya.
Selain, ungkap dia, uji klinis yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal efek mutu dan efektivitasnya.
“Masih harus melewati tahapan evaluasi,” kata Airlangga dalam konferensi pers ‘Kedatangan Vaksin Covid-19’, Senin (7/12).
Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan, vaksinasi akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik.
Sedangkan aturan lebih lanjut terkait skema vaksin gratis dan vaksin mandiri secara berbayar akan dikeluarkan dalam dua minggu ke depan.
“Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan diterbitkan dalam 1-2 minggu ke depan,” tandasnya.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Warto'i
