Malang, Aktual.com — Jaringan Antikorupsi Jawa Timur, menegaskan, 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Jawa Timur memiliki rekam jejak meragukan, termasuk dalam usaha pemberantasan korupsi di tanah air.
Koordinator badan pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Zaainuddin, menegaskan, keraguan itu muncul karena 10 nama itu dianggap memiliki rekam jejak yang kurang maksimal.
Sikap masyarakat sipil antikorupsi Jawa Timur disampaikan setelah panitia seleksi mengumumkan calon yang lolos tahap administrasi.
Masyarakat sipil terdiri dari MCW, LBH Surabaya, Gusdurian Jatim, Kontras Surabaya, KRPK Blitar, Puskap Madiun, FH Unijoyo, Irdes Situbondo, Intrans Institute dan AJI Malang. Juga jaringan pesantren Jawa Timur meliputi Ma’had Aly Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
“Kami membantu melacak rekam jejak dari Jawa Timur. Serta menyampaikan masukan kemungkinan calon yang memiliki rekam jejak buruk dan memiliki konflik kepentingan,” kata Zainudin, Minggu (5/6) sore.
Aliansi juga menuntut panitia seleksi KPK bekerja cermat, teliti dan terbuka.
Mereka melontarkan kritik kepada panitia seleksi yang hanya terkesan menyeleksi secara administratif namun sejumlah calon yang tak memiliki kriteria ideal.
“Publik sangat berharap panitia seleksi melahirkan pimpinan KPK yang berintegritas dan berani menghadapi tantangan pemberamtasan korupsi,” bebernya.
Sementara itu, aktifis LBH Surabaya, Hosnan menilai, seleksi awal dianggap penting untuk melahirkan pimpinan KPK yang berkualitas.
“KPK harus menjadi lembaga antikorupsi yang independen dan tidak mudah diintervensi,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
