Bangkok, Aktual.co — Hampir 100 migran Bangladesh dan Myanmar telah diselamatkan dari hutan yang membentang di perbatasan Malaysia-Thailand.
Sebanyak 95 orang Bangladesh dan Rohingya, Myanmar –kebanyakan adalah migran lelaki– diduga telah dibawa oleh gerombolan penyelundup manusia dari Laut Andaman melalui pantai Provinsi Satun di Thailand ke hutan di Padang Besar, Provinsi Songkla –yang berbatasan dengan Negara Bagian Perlis di Malaysia, kata polisi.
“Migran Muslim yang kelihatan kehausan dan kelaparan telah diberi makanan dan akomodasi oleh Pemerintah Thailand. Mereka akan kepulangkan ke negara asal mereka,” kata polisi.
Selain orang yang diduga telah diselundupkan oleh penyelundup manusia di perbatasan Thailand-Malaysia, jenazah 33 migran Rohingya telah ditemukan sejauh ini di pemakaman sementara di Padang Besar, kata polisi.
Polisi belum mengetahui apakan mereka telah meninggal akibat malaria atau penyakit lain atau dibunuh oleh penyelundup manusia.
Orang Rohingya tersebut yang dilaporkan telah menyelamatkan diri dari kerusuhan sektarian di Negara Bagian Rakhine di Myanmar dan berlaya dengan naik tongkang di Laut Andaman untuk mencari suaka di negara ketiga telah jadi korban penyelundup manusia yang mengutip uang dari para migran sebagai imbalan agar mereka diselundupkan ke wilayah Malaysia.
Sementara itu, Wali Kota Padang Besar Banchong Pongpol ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam penyelundupan manusia bersama seorang pria bersenjata, demikian laporan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.
Sebanyak 36 orang telah terlibat dalam penyelundupan manusia dengan korban orang Rohingya dan Bangladesh, termasuk polisi, pejabat pemerintah dan politisi setempat, kata Wakil Kepala Polisi Jen. Pol. Aek Angsananond.
Sejauh ini hanya enam orang telah ditahan untuk diperiksa, sedangkan surat penangkapan akan dikeluarkan buat tersangka lain.
Perwira polisi yang bertugas di Songkla, Satun dan daerah lain di perbatasan Thailand mungkin dipindah tanpa pemberitahun lebih dulu kalau didapati telah mengabaikan tugas mereka, kata wakil kepala polisi itu.
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha meminta warga setempat, termasuk militer yang ditempatkan di Thailand Selatan, agar menghapuskan semua gerombolan penyelundup manusia dan menghukum setiap pejabat yang diduga terlibat dalam kegiatan melawan hukum semacam itu.
Ia mengatakan tentu saja ia akan melaksanakan Pasal 44 Undang-Undang Dasar Sementara. Berdasarkan undang-undang dasar tersebut, ia akan memiliki wewenang absolut guna memerangi kejahatan, terutama mereka yang dipandang membahayakan keamanan nasional serta kenangan dan kedamaian umum di negeri itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
