Jakarta, Aktual.com – Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady mengungkapkan terdapat 25 pihak yang diperkaya terkait kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022.
Hal itu diungkapkan dalam sidang pembacaan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa dalam kasus tersebut, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah.
“Para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun,” kata JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025)
JPU merinci dari 25 pihak tersebut, ada 12 perusahaan yang diperkaya karena tindakan para terdakwa. Mayoritas perusahan tersebut adalah produsen laptop. PT Acer Indonesia (Acer) mendapat bagian paling besar yakni sekitar Rp425,24 miliar.
Di bawah PT Acer Indonesia, secara berurutan yang memperoleh bagian paling besar yaitu, PT Bhinneka Mentari Dimensi yang menerima Rp281,68 miliar, PT Tera Data Indonesia (AXIOO) Rp177,41 miliar, PT Dell Indonesia (Dell) Rp112,68 miliar, dan PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101,51 miliar
Lalu, PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) Rp48,82 miliar, PT Supertone (SPC) sebesar Rp44,96 miliar, PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) Rp41,18 miliar, PT Lenovo Indonesia (Lenovo) Rp19,18 miliar, dan PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) Rp2,27 miliar.
Kemudian, PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819,26 juta, serta PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) Rp341,06 juta.
Selain korporasi, ada sejumlah individu yang memperoleh kekayaan dari proyek tersebut. Di antaranya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim senilai Rp809,59 miliar serta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah 120 ribu dolar Singapura dan 150 ribu dolar Amerika Serikat (AS).
Kemudian, Harnowo Susanto Rp300 juta; Dhany Hamiddan Khoir Rp200 juta dan 30 ribu dolar AS; Purwadi Susanto dan Suhartono Arham masing-masing 7 ribu dolar AS; Wahyu Arhadi Rp35 juta; Nia Nurhasanah Rp500 juta; Hamid Muhammad Rp75 juta; Jumeri Rp100 juta; Susanto Rp50 juta; Muhammad Hasbi Rp250 juta; serta Mariana Susy Rp5,15 miliar.
Dalam kasus itu, ketiga terdakwa diduga merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun yang meliputi Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.
Disebutkan bahwa ketiga terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bersama-sama dengan Nadiem dan mantan Staf Khusus Mendikbudristek Jurist Tan.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa, antara lain melakukan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan berbagai prinsip pengadaan.
Atas perbuatannya, ketiga terdakwa terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, surat dakwaan terhadap Nadiem baru akan dibacakan pada Selasa (23/7) lantaran sidangnya ditunda karena pembantaran (penangguhan penahanan sementara) akibat mantan Mendikbudristek itu masih dalam keadaan sakit.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
