Jakarta, Aktual.com — Sejumlah Komisaris Badan Usaha Milik Negera (BUMN) membentuk forum bagimu negeri.
Kesepakatan ini diambil sesuai dengan Program Jalan Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong dengan Pancasila 1 Juni 1945, dan prinsip Trisakti sebagai landasannya,
Diketahui, hal itu dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada pemilu presiden serta wakil presiden (pilpres) 2014.
“Sebagai kesatuan, BUMN adalah kekuatan ekonomi yang sangat besar dengan aset total sebesar Rp 4.600 triliun. Jika dikelola dengan tepat sebagai kesatuan maka tentu BUMN akan dapat berperan sebagai agen perubahan seperti yang diamanatkan oleh program Jalan Perubahan,” kata Komisaris PT Krakatau Steel (PTKS), Roy Maningkas dalam keterangannya, Senin (7/12).
Ia mengatakan, Presiden Jokowi pun sudah berulangkali menekankan pentingnya sinergi BUMN dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan infrastruktur.
Ia melanjutkan, dalam program Jalan Perubahan secara spesifik disebut sejumlah agenda mendesak seperti pembangunan jalan sepanjang 2.000 kilometer, perbaikan jalan di luar Jawa, pembangunan pelabuhan baru yang akan membentuk ‘poros maritim’ dan kawasan industri baru berikut hunian untuk buruh, pembangunan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia, perbaikan irigasi, pencetakan sawah baru, pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan pertanian.
“BUMN tentu dapat berperan sentral dalam seluruh upaya ini,” ucap Roy.
Sementara itu, Komisaris PTKS Hilmar Farid mengatakan, beberapa komisaris BUMN ikut mencermati berbagai hal antara lain tentang fasilitas pemerintah mulai dari PMN sampai pengamanan pasar di sektor tertentu.
“Persoalan internal seperti inefisiensi dan yang menyangkut organisasi seperti management turnover yang tinggi membuat BUMN sulit menepati sasaran yang dibuatnya sendiri,” kata Hilmar.
“Posisi Komisaris yang ditugaskan Presiden Jokowi meski tidak sebagai eksekutor tapi sangat penting sebagai pengawas dan penjaga nawacita di BUMN,” imbuh Komisaris PT Hotel Indonesia Natour Michael Umbas.
Sedangkan Komisaris Indofarma, Teddy Wibisana menuturkan, pembersihan BUMN dari berbagai kepentingan yang selama ini menggerogoti kinerja dan pendapatan harus mendapat prioritas.
“Para komisaris juga sepakat agar peningkatan efisiensi di tiap BUMN melalui pengembangan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Selain itu perlu mengikis mental proyek yang mendominasi banyak BUMN. Hanya dengan langkah-langkah konkret yang dilakukan segera inilah BUMN bisa menjadi kekuatan ekonomi yang menjalankan program Jalan Perubahan secara konsekuen,” pungkasnya.
Adapun para Komisaris yang tergabung dalam Forum Bagimu Negeri sebagai berikut:
Hilmar Farid (Komisaris Krakatau Steel)
Kartika Djoemadi (Komisaris Danareksa)
Teddy Wibisana (Komisaris Indofarma)
Victor Sirait (Komisaris Waskita Karya)
Margiyono (Komisaris Telkom)
Sonny Subrata (Komisaris Semen Indonesia)
Nick Nurrahman (Komisaris Wijaya Karya)
Michael Umbas (Komisaris Hotel Indonesia Natour)
Diaz Hendropriyono (Komisaris Telkomsel)
Arie Coerniadi (Komisaris BTN)
Taufan Hunneman (Komisaris JICT)
Razif (Komisaris Balai Pustaka)
Prof Ahmad Syahroza (Komisaris PT Jasa Marga)
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
