Jakarta, Aktual.co — Lebih dari 155 ribu orang, telah menandatangani petisi ke Gedung Putih, mendesak agar tuntutan mereka diajukan terhadap 47 senator dari Partai Republik yang mereka sebut melakukan “pengkhianatan” dengan menyurati para pemimpin Iran tentang negosiasi nuklir yang sedang berlangsung.
Anggota parlemen menyebabkan kehebohan politik dengan surat kontroversialnya, yang memperingatkan bahwa kesepakatan nuklir internasional dengan Iran bisa dibatalkan oleh presiden Amerika Serikat mendatang, terutama jika Kongres tidak memberikan persetujuan.
Gedung Putih mengatakan pihaknya menanggapi petisi tersebut ketika mereka mencapai ambang 100 ribu tanda tangan, yang akan memberi pemerintahan Presiden Barack Obama kesempatan lain untuk mengecam surat yang dianggap menghasut itu.
Menurut petisi itu, 47 senator “melakukan pengkhianatan ketika mereka memutuskan untuk melanggar Undang-Undang Logan, undang-undang 1799 yang melarang warga negara yang tidak berwenang melakukan negosiasi dengan pemerintah asing,” kata petisi itu, dikutip dari AFP, Kamis (12/3).
Kritikus berpendapat bahwa anggota parlemen, termasuk setidaknya tiga kandidat potensial calon presiden Republik 2016, melanggar hukum, atau setidaknya melanggar tradisi Kongres, dengan secara langsung melibatkan kekuatan asing pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Obama dan Wakil Presiden Joe Biden mengecam surat itu, sebagaimana juga beberapa pemimpin kongres dari Demokrat. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebutnya “belum pernah terjadi sebelumnya dan kurang bijaksana.” Dengan tidak ada yang didakwa berdasarkan Undang-Undang Logan sejak tahun 1803, dan sedikitnya penuntutan yang sukses berdasarkan hukum itu, sangat tidak mungkin 47 anggota parlemen – yang termasuk pemimpin utama Senat Partai Republik – akan masuk penjara.
Tapi petisi itu justru membantu menyoroti sifat surat yang sangat memecah belah itu, yang menurut beberapa anggota Partai Republik telah diakui bukan strategi yang ideal untuk menghadapi Iran.
Artikel ini ditulis oleh:
