Jakarta, Aktual.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bergerak cepat untuk mengantisipasi gencarnya informasi menyesatkan (hoax) yang diunggah di sejumlah portal terkait penipuan dan percaloan penerimaan CPNS.
Sebab itu, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman atas nama Kemenpan RB melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri.
“Ada 17 portal yang mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016,” kata Herman kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa, (09/02).
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, lanjut dia, untuk mencegah terjadinya berbagai tindak penipuan serta percaloan dalam rekruitmen CPNS.
“Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah portal mengunggah informasi mengenai jadwal seleksi CPNS 2016,” ungkap dia.
Pihaknya pun mengaku tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak pengelola portal tersebut. Tetapi, kata Herman, mereka cukup lihai dalam mempermainkan emosi pembaca sehingga tertarik.
Untuk meyakinkan pembaca, mereka mengutip sebagian berita, ada juga yang menampilkan foto Menteri Kemenpan RB dan cara-cara lain yang cukup menarik.
Herman mengatakan, beberapa kali pihaknya telah membantah informasi tersebut dan mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dan mewaspadai rumor yang berkembang, terutama di media sosial.
“Setiap informasi akan kami sampaikan melalui website Kementerian PANRB. Karena itu, masyarakat supaya mengkonfirmasikan informasi yang meragukan ke Kementerian,” ujarnya.
Berbagai rumor tersebut, menurut Herman jelas tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur.
Sejak tahun 2014, seleksi CPNS di seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang tidak membuka peluang sekecil apapun bagi intervensi pihak manapun. Seleksi CPNS juga tidak dipungut biaya.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS, apalagi harus memberikan imbalan sejumlah uang, dipastikan penipuan,” tegasnya.
Terkait dengan sejumah rumor di media sosial, Herman mengungkapkan bahwa seolah-olah pemerintah sudah merilis jadwal seleksi CPNS untuk tahun 2016 ini. Rumor itu bahkan sudah beredar sejak tahun 2015.
“Padahal, hingga saat ini Kementerian PANRB belum mengeluarkan informasi terkait seleksi CPNS 2016,” jelasnya.
Dengan dilaporkannya 17 portal yang mengunggah berita bohong ini, Herman berharap pihak Kepolisian dapat menindak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, siapa saja pelakunya serta apa motivasinya.
Yang jelas, Herman menambahkan, tindakan itu patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
