Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mengungkapkan kasus Jamaah Calon Haji (JCH) Indonesia yang berangkat dari luar negeri bukanlah kali pertama. Termasuk, jamaah yang ditangkap di Filipina beberapa hari lalu.
“Sebetulnya hal seperti ini sering terjadi, walaupun tidak banyak. tapi ini kan banyak, karena itu yang paling bertanggung jawab atas masalah ini adalah kementrian luar negeri,” ujar Abdul Malik di Jakarta, Senin (22/8).
Terkait persoalan itu, ia menilai ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri. Pertama, Kemenlu harus memastikan bahwa 177 jamaah calon haji tersebut aman dan sehat, baik fisik maupun psikologis.
Kedua, harus memastikan bahwa ke-177 orang tersebut adalah korban penipuan. Ketiga, secepatnya kemenlu menyelesaikan masalah itu dengan meningkatkan lobi kepada pemerintah Filipina.
“Kalau dirasa KBRI di Filipina enggak mampu, kemenlu harus turun langsung untuk menyelematkan 177 orang itu,” tegas Politikus PKB ini.
Kemudian, lanjut Abdul Malik, pemerintah baik Indonesia maupun Filipina, bersama-sama untuk memberantas pemalsu paspor. Kedua negara bisa bekerjasama untuk memastikan pihak mana yang melakukan pemalsuan. Sebab, itu pasti melibatkan WNI maupun WN Filipina.
“Saya kira masing-masing penegak hukum harus memastikan dan menghukum pelaku pembuatan papsor palsu. Harus dilacak yang memberangkatkan, kalau perusahaan maka harus ditutup itu,” cetusnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus menyelidiki adanya oknum dalam penanganan haji. Abdul Malik mencurigai jaringan seperti itu dilakukan sejak lama.
“Makanya ini kesempatan kemenlu mengaudit, bukan hanya peristiwa jamaah haji ini tapi hal lain berkaitan dengan paspor itu,” pungkasnya.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
