Jakarta, Aktual.com — Presiden Indonesia Port Watch (IPW), Syaiful Hasan, mengingatkan semua pihak agar turut mengawasi ketidakberesan pengelolaan Pelabuhan Indonesia II setelah Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II DPR membongkar satu persatu permasalahan yang dilakukan Dirut Pelindo II RJ Lino.
“Masyarakat terutama pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok sadar betul ketidakberesan tata kelola pelabuhan oleh Pelindo II yang dikomandoi RJ Lino. Topik hangat pembicaraan di sosial media menjadi indikator penting dan harus ada tindak lanjut cepat dari Pemerintah,” tegasnya di Jakarta, Jumat (18/12).
Menurutnya, permasalahan di Pelindo II selama ini lemah dari pengawasan dan penindakan dari kementerian terkait. Karena lemahnya pengawasan dan penindakan itulah kemudian ketika masalah muncul menjadi pelik bertumpuk-tumpuk.
“Serba susah jika Menteri BUMN sendiri membiarkan. Biaya logistik sampai kapanpun tidak akan bisa ditekan. Ujung-ujungnya yang susah masyarakat,” jelas Syaiful.
Disinggung bagaimana lemahnya pengawasan dimaksud dalam hal perpanjangan kontrak JICT. Polemik yang belakangan berhasil dikuak Pansus Pelindo II. Dimana Lino atas nama investasi lantas melanggar Undang-Undang dan aturan-aturan lainnya.
Hal lain yang perlu diungkap juga menyangkut permasalahan pengadaan barang/jasa dan pembangunan pelabuhan Kalibaru. Sebab dalam permasalahan tersebut ada potensi kerugian yang sangat besar.
“Bagaimana ongkos pelabuhan bisa efisien jika alat yang dibeli tidak handal dan terjadi fraud di hampir setiap proyek Pelindo II. Selain itu RJ Lino banyak melibatkan tokoh nasional dan lembaga-lembaga negara di Pelindo II sehingga dirinya merasa untouchable,” ucap Syaiful.
“Kalau sampai berlarut maka menjadi pertanyaan dimana Presiden Jokowi? Apakah Nawacita hanya sebatas semboyan semu?,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
