Jakarta, Aktual.com — Tak sedikit hujatan dari rakyat Indonesia yang datang mengkritik pemeritahan Presiden Joko Widodo dalam menangani kebakaran hutan. Bahkan hujatan dari para negara tetangga terus berdatangan saat terjadi kebakaran hebat atas hutan dan lahan.
Bisa dikatakan pemerintahan asing atau bahkan lembaga internasional saja yang bereaksi secara diplomatis ‘menghukum’ Indonesia. Namun warga negara Singapura yang sifatnya individu dan perusahaan saja sampai berani memboikot produk-produk tertentu dari perusahaan yang berdomisi di Indonesia. Begitu tidak lazim sejak Indonesia memproklamasikan diri.
“Itu gaya protes yang terlihat saat ini dan sudah mulai menginternasional, namun, sesungguhnya hendak menyatakan bahwa terkait kebakaran atau perusakan alam akan menjadi tanpa batas negara. Individu-individu lintas negara sudah tidak lagi menjadikan tapal batas sebagai rambu-rambu menunjukkan pendapatnya,“ jelas Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) di Jakarta, Sabtu (19/12).
“Di dalam negeri sendiri, entah sudah seperti apa hujatan dari rakyat Indonesia terhadap Presiden Jokowi, termasuk karena akibat kebakaran itu sampai menimbulkan korban anak-anak balita. Itu sendiri harus disikapi Presiden Jokowi dengan baik agar dia diberi kesempatan memimpin pada periode kedua nanti. Jangan sampai rakyat Indonesia menunjukkan reaksi kerasnya dengan cara tidak memilihnya pada pencalonan kedua kali, “ sambungnya
Menurut mantan Anggota Komisi III DPR RI menjelaskan model perilaku seperti itu sebaiknya cepat masuk ke dalam ‘rekaman’ pemikiran Presiden Jokowi agar ke depan hari warga negara tetangga itu tidak lebih berani lagi secara terbuka menunjukkan protesnya.
“Sadarkah Jokowi tentang semua itu? Apakah dia mau terus-terusan dikritik keras? Kami yakin, dengan niatnya berkinerja baik bagi bangsa ini seperti diawal janji-janji saat pemilihan Presiden lalu, dia tidak akan mau terperosok pada lubang yang sama,“ jelasnya.
Dirinya mempertanyakan seperti apa strategi untuk mencegah perulangan kebakaran, apa cukup hanya dengan melahirkan ide-ide tertentu. Menurutnya, hal tersebut tidak cukup. Sebagus apapun skema ide itu, namun bila tidak tersinergikan terhadap regulasi yang ada maka sifatnya akan menjadi sporadis semata. Managemen sporadis tidak akan berdampak positif dalam perjalanan tata kelola pemerintahan di jaman modern ini.
“Sebaiknya Jokowi mulai memfokuskan diri menggerakkan semua landasan-landasan hukum yang sudah ada lalu diarahkan untuk mewujudkan seluruh ide-ide yang ada dibenaknya maupun didalam program pemerintahannya, “tuntasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
