Jakarta, Aktual.com — Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan bahwa untuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus bersifat konstruktif dengan memberikan solusi dan bukan sekadar menyalahkan atau destruktif untuk kedepannya.
“Kedepan kami harus arahkan pengawasan (DPR) yang konstruktif dan bukan destruktif. Jadi, pengawasan yang dibarengi dengan pemberian solusi. Itu untuk semua komisi dan alat kelengkapan dewan. Termasuk MKD,” kata Ade, saat peresmian proyek percontohan pengembangan dan pembinaa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Purwakarta, Jabar, Sabtu (19/12).
Ade yang akrab disapa Akom mengakui bahwa selama satu tahun lebih banyak kegaduhan yang dilakukan DPR dibandingkan kinerja di bidang legislasi.
Menurut dia, kegaduhan tersebut terjadi karena fungsi pengawasan yang terlalu dikedepankan.
“DPR, kalau tugas pengawasan tidak usah disuruh karena kalau mengoreksi, menyalahkan itu gampang. Tapi kalau berbuat itu yang kurang. Kegaduhan di DPR selama ini karena fungsi pengawasan yang terlalu maju,” kata Akom, yang juga Ketua Umum Depinas SOKSI tersebut.
Lebih lanjut, dirinya meminta doa restu pada 11 Januari 2016 akan dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri.
“Insya Allah saya pada 11 januari 2016 nanti akan dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan saudara Setya Novanto. Itu amanah. Amanah untuk memimpin 560 anggota yang seluruhnya terpilih secara langsung,” katanya.
Menurut dia, menjadi Ketua DPR bukanlah sebagaimana posisi direktur utama atau komandan pasukan, namun merupakan juru bicara dari 560 anggota dewan.
“Saya hanya menjadi juru bicara secara kelembagaan. Kedepan pengawasan perlu kita batasi, bukan untuk melarang atau mengurangi tapi pengawasan yang konstruktif.”
Artikel ini ditulis oleh:
