Jakarta, Aktual.com – Aksi yang digelar warga Pulau Pari di depan Istana Negara dan Balai Kota DKI, disayangkan Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo.
Budi mengklaim sudah lima kali fasilitasi pertemuan warga dengan pihak PT Bumi Pari Asih. Dihadiri Muspikab, Danramil, Polres Kepulauan Seribu, LSM. Tapi setelah upaya dilakukan, ternyata warga malah berunjukrasa.
“Saya bingung. Karena demo harusnya dilakukan bila aspirasi tidak didengar dan tidak juga memaksakan pendapat,” keluh Budi, seperti dilansir dari berita pulau seribu, Selasa (22/12).
Pertemuan terakhir, tutur Budi digelar pada tanggal 17 Desember lalu. Saat itu yang hadir warga Pulau Pari, Ketua RW, LMK dan masyarakat. Klaim Budi, dari pertemuan itu warga menyepakati bahwa rencana pengembangan Pulau Pari oleh PT Bumi Pari Asih akan melibatkan partisipasi dan keterlibatan mereka.
Diberitakan sebelumnya, warga Pulau Pari menuding Bupati Kepulauan Seribu berat sebelah dalam menyikapi sengketa lahan tersebut.
Dalam penuturannya ke Aktual.com, pimpinan aksi Surya Simatupang mengatakan berat sebelahnya sikap bupati terlihat saat dilakukan mediasi. Bupati janjikan akan datangkan Dirut PT Bumi Pari Asih dalam mediasi dengan warga. “Kenyataannya, tidak datang itu pihak PT Bumi Pari Asih,” ujar dia.
Meski pihak PT Bumi Pari tidak datang, Bupati Budi Utomo tetap melanjutkan mediasi dan buat semacam kesekapatan. “Bupati menjamin warga tidak akan kena pembongkaran. Tapi nyatanya di lapangan warga tetap dapat intimidasi dari pihak pengembang dan polisi untuk membongkar rumah sendiri,” ujar dia.
Bahkan, tutur dia, salah satu warga jadi tersangka karena dianggap lakukan penyerobotan lahan karena membangun rumah. Padahal, menurut warga, Bupati Budi Utomo pernah mengatakan kalau klaim kepemilikan tanah PT Bumi Pari Pari atas Pulau pari tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Artikel ini ditulis oleh:
