Ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi didepan Istana Negara, Jakarat, Jumat (23/10/2015). Dalam aksinya massa Hizbut Tahrir Indonesia menolak rencana perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia terkait dengan keberangkatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS).

Banjarmasin, Aktual.com — Ketua Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Kalimantan Selatan Munajah Nayla Ulya berpendapat, kaum Muslim di Indonesia sudah saatnya mengambil dan menerapkan sistem pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Karena dengan sistem pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah telah terbukti membawa kemajuan selama berabad-abad lamanya, ujarnya usai Kongres Ibu Nasional (KIN) tiga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (25/12).

Menurut dia, Khilafah akan mengatur strategi untuk melindungi perempuan, ibu dan anak, di antaranya dengan memposisikan laki-laki, baik suami maupun ayah sebagai pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya.

“Jika mereka tidak mampu, maka negara akan memfasilitasi kaum laki-laki agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Bukan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan ala sistem kapitalis,” ujarnya.

Khilafah juga akan memastikan setiap perempuan dan ibu melaksanakan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu pengatur rumah tangga, yang dengan didikannya mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Oleh sebab itu dia berharap, dengan adanya KIN-3 ini, kaum perempuan semakin tercerahkan pemikirannya dengan pengetahuan Islam dan bersama-sama MHTI berjuang menegakkan Khilafah Islamiyah, yang akan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh.

Ia mengatakan, saat ini negara terkesan tidak lagi menjadi perisai dan pelindung, khususnya bagi kaum ibu dan anak dari berbagai bentuk persoalan, antara lain tindak kriminalitas, pelecehan seksual, kemiskinan serta tayangan-tayangan yang bermuatan pornografi.

Bahkan, lanjutnya, negara membebani kaum ibu dan anak untuk mengatasi sendiri permasalahan yang membelit mereka. Atas nama program pemberdayaan perempuan yang pada hakikatnya negara berlepas diri dan kaum ibu diminta untuk menyelesaikan kemiskinan keluarga yang mereka hadapi.

Padahal, menurut dia,, persoalan kemiskinan diciptakan negara sendiri, hasil dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengekploitasi sumber daya alam hanya demi kepentingan segelintir orang.

Kemudian mencabut sedikit demi sedikit subsidi, sehingga semakin menambahkan angka kemiskinan, lanjut aktivis MHTI yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum tersebut.

Selain itu, sistem kapitalisme juga mengekploitasi perempuan dan anak dalam berbagai produknya yang berujung pada kehancuran moral generasi penerus bangsan, demikian Munajah.

Pada KIN-3 di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin (24/12) menampilkan tiga orator, yaitu anggota Lajnah Khusus Intelektual MHTI Kalsel Hj Nurunnisa, serta anggota DPD I MHTI Kalsel dr Hj Patmawati Nabila dan Nisrina Hayati.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan