Jakarta, Aktual.com — Wacana pembentukan Pansus Angket Freeport oleh DPR terus mendapat dukungan publik. Dukungan itu untuk melihat secara terang siapa atau dapat apa dari pembahasan perpanjangan kontrak karya perusahaan Amerika Serikat yang akan berakhir 2021 nanti.

Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, keberpihakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutamakan kepentingan nasional akan terlihat saat mendukung pembentukan pansus tersebut.

Pasalnya, bila mereka (Jokowi-JK) tidak mendukung pansus yang bertujuan membongkar praktek kecurangan, maka bisa saja publik menuduh mereka berada dibalik dua kasus yang saat ini sedang disorot oleh publik, Freeport dan Pelindo II.

“Kalau Jokowi dan JK tidak berpihak dan mendukung pansus Freeport dan Pelindo yang bertujuan untuk menginvestigasi segala bentuk permainan elit-elit negeri, maka menurut saya opini publik akan terarah kepada mereka bahwa merekalah sebenarnya yang berada dibalik kedua kasus itu,” sebut Zuhro beberapa waktu lalu, dimuat Minggu (27/12).

“Ini juga nanti akan menimbulkan persepsi publik bahwa Setya Novanto bukan pencatut nama presiden dan Wapres tapi justu akan terlihat seperti korban peperangan antar genk elit di kekuasaan,” tambahnya.

Masih dikatakan dia, publik melalui pansus berhak tahu apa latar belakang Sudirman Said dan Dirut Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin membongkar rekaman pembicaraan mereka dengan Setya Novanto. Dan publik harus tahu siapa mendukung siapa, siapa berperan apa dan siapa dapat apa.

“Itu yang harus dikupas. Sumber daya alam itu harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Kalau itu tidak terjadi maka itu jelas harus digugat,” ucap dia.

Pansus Freeport, Zuhro menegaskan, diperlukan karena masalah Freeport salah satunya bukanlah masalah pelanggaran etika Setya Novanto yang kongkow-kongkow dengan Dirut Freeport saja. Tetapi, masyarakt perlu tahu juga bagaimana sebenarnya Freeport menjalankan segala upayanya termasuk apa yang dilakukan Dirut Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin demi kepentingan mereka.

“Setya Novanto memang sudah melanggar etika dengan kongkow-kongkow bersama pihak pengusaha seperti Maroef Syamsuddin.Tapi Maroef juga jangan sok suci, jangan mau terbuai seolah yang buruk itu hanya Setya Noanto dan Reza Khalid saja. Maroef bukan orang suci dan Freeport bukan perusahaan yang bersih karena terus berupaya kesana kemari meloby perpanjangan kontrak yang jelas diketahui publik sangat merugikan Indonesia,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS