Mantan Direktur Pertamina Jelaskan Inilah Penyebab Harga Gas Sulit Turun

Jakarta, Aktual.com — Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto mengatakan harga gas di Indonesia sulit turun mengikuti penurunan harga minyak karena menggunakan formula harga tetap (fix price).

“Tingginya harga jual gas juga akibat ketidakefisienan pembangunan infrastruktur dan monopoli terselubung oleh trader gas,” kata dia di Jakarta, Selasa (30/12).

Ia mengatakan, saat ini harga gas di Indonesia rata-rata berada di kisaran 7,7-8 dolar AS per juta “british thermal unit” (MMBTU). Bahkan ada harga jual gas ke konsumen industri di atas 10 dolar AS per MMBTU.

Hari Karyuliarto menilai harga gas sebenarnya ada dua skema, yaitu harga lama dan harga baru. Pada harga lama masih ada yang berada di kisaran 2,5-3 dolar per MMBTU karena sudah tidak ada biaya eksplorasi dan hanya biaya operasional.

“Tetapi untuk lapangan yang baru sudah tidak mungkin harga gas bisa sampai ke harga tersebut karena ada ongkos produksi dan eksplorasi,” ujar Hari.

Dengan harga minyak saat ini yang terus turun, menurut Hari, harga gas bisa turun ke level 5 dolar per MMBTU. Tetapi kalau harga gas mau turun, porsi pemerintah yang diturunkan karena pelaku usaha tidak mungkin mau menurunkan margin keuntungannya.

“Tetapi kalau dibilang harga gas saat ini bisa turun hingga 2-3 dolar per MMBTU sebenarnya suatu yang tidak mungkin, kecuali perusahaan yang lapangan gasnya sudah berumur 10 tahun karena tidak ada lagi biaya eksplorasi,” ujar Hari.

Ia mengakui terkait harga gas memang harus ada pembenahan termasuk di “midstream” seperti pipa dan terminal gas. Selain itu masih ada trader yang tidak punya infrastruktur gas dan hanya mengambil margin.

Menurut Hari, selama ini ada trader yang mengambil margin keuntungan besar sekali antara 3-4 dolar per MMBTU. Mereka membeli dari perusahaan gas 5 dolar per MMBTU dan menjualnya di harga 9 dolar per MMBTU.

Hari mendesak pemerintah untuk menertibkan trader gas sehingga harga yang sampai ke industri benar-benar harga yang sesuai. “Harusnya pemerintah lebih bisa mengendalikannya. Penataan di sektor ‘midstream’ menjadi sangat penting dilakukan sehingga lebih efisien untuk mendapatkan harga yang lebih ‘pas’,” katanya.

Hari mendorong pemerintah untuk mengambil sikap tegas dengan mencabut izin para trader gas tersebut. “Untuk mendorong ketersediaan infrastruktur gas yang memadai. Pemerintah juga harusnya mewajibkan perusahaan trader untuk menyediakan infrastruktur seperti membangun pipa,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan