Jakarta, Aktual.com – Pasca dicabutnya surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terhadap kepengurusan DPP Partai Golkar Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, diharapkan tidak lagi menimbulkan dualisme di tubuh partai beringin tersebut.
Demikian disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar kubu Munas Bali, Idrus Marham saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (31/12).
“Tentu kita harapkan seperti itu (tidak ada lagi dualisme), tidak hanya persoalan Golkar. Kita sepanjang 2015 sudah habis energi terkuras oleh kegaduhan politik, baik di internal partai Golkar maupun dalam skala bangsa,” kata Idrus.
Idrus mengatakan, dengan kisruhnya partai Golkar ternyata ikut menyumbang kegaduhan terhadap stabilitas politik nasional.
“Kita juga dalam kehidupan berbangsa satu tahun betul terkuras oleh kegaduhan politik yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, DPP menghimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk akhiri kegaduhan poltik dan memasuki politik 2016 dengan kohesifitas politik yang kuat, terutama menghadapi MEA. Bangsa Indonesia perlu solid, perlu satu dan kepemimpinan,” ujar dia.
Ketika ditanyakan, bagaimana dengan nasib kader Golkar kubu Ancol?. Idrus mengatakan tetap akan merangkul semua.
“Pasti semuanya, semua ini kita kan patuh, kita akan merangkul semuanya,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
