Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Rahmat Bagja mengatakan anjloknya penilaian terhadap beberapa kementerian/lembaga atas laporan rapor akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian PAN-RB, bisa menjadi bahan pertimbangan presiden dalam reshuffle kabinet jilid II.
Terutama, terhadap kementerian yang dipimpin oleh menteri berasal dari partai kebangkitan bangsa (PKB) yang mendapat nilai C.
“Presiden dapat menjadikan rapor akuntabilitas sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja menteri,” kata Rahmat saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (5/1).
Menurut dia, hasil laporan itu menunjukan jika kementerian dibawah kader PKB, seperti Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Daerah Tertinggal dan Desa, serta Kementerian Tenaga Kerja, tidak menunjukan adanya kemajuan dan mengalami masalah stagnasi dalam reformasi birokrasinya.
“Jika dilihat adalah masalah SDM dan reformasi birokrasi berarti kementerian yang dibidangi oleh menteri berasal dari PKB dalam hal tersebut tidak ada kemajuan dan mengalami masalah stagnasi reformasi birokrasi (RB),” ujar dia.
Dengan kata lain, sambung Rahmat, menunjukan tidak adanya koordinasi yang baik dalam tubuh kementerian antara atasaan dengan bawahannya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
