Solo, Aktual.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solo kesulitan mendata jumlah warga miskin. Padahal pendataan warga miskin harus segera dilakukan, terkait dihapusnya program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) buatan Joko Widodo ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Bappeda Solo, Ahyani berdalih kesulitan lakukan pendataan karena dari hari ke hari jumlahnya terus berubah. “Kita terus berupaya untuk melakukan pendataan supaya cepat rampung. Sehingga integrasi dari PKMS Gold ke JKN cepat selesai,” kata dia, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/1).
PKMS sendiri merupakan program yang diluncurkan 2 Januari 2008 saat Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. Mirip seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan dia saat sempat jadi Gubernur DKI.
Terkait dihapusnya program itu, Senin (4/1) kemarin, puluhan warga Solo mendatangi Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan Bappeda Solo. Mempertanyakan kejelasan program PKMS. Kepada warga, petugas UPTD PKMS menjelaskan kalau program itu sudah dihapus sejak 1 Januari lalu. Kata si petugas, Pemkot Solo hanya membiayai layanan kesehatan gratis ke warga miskin sesuai pendataan Bappeda Solo.
Kepala PKMS DKK Solo, Ida Anglaita, mengakui program PKMS memang dihapus seperti instruksi pemerintah pusat. Per 1 Januari, kata dia, semua nama baik yang terdaftar di PKMS gold maupun silver dihapus semua. Artinya dilakukan pendataan ulang warga miskin oleh Bappeda. Namun seperti disebutkan di atas, Bappeda ternyata kesulitan lakukan pendataan.
Artikel ini ditulis oleh:
