Jakarta, Aktual.com – Uninterruptible power supply (UPS) dan pengadaan lahan RS Sumber Waras merupakan beberapa program/kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2014 yang bermasalah.
Berdasarkan surat hasil rapat internal Komisi E yang ditandatangani ketua komisi kesejahteraan masyarakat kala itu, M Firmansyah, yang diperoleh Aktual.com ternyata tidak ada program/kegiatan UPS dan Sumber Waras yang didukung dewan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Pada surat No. 03/S/KE/DPRD/VII/20134 tertanggal 25 Juli 2014 tersebut, Komisi E hanya mendukung program/kegiatan bantuan operasional sekolah (BOP) untuk jenjang SMA/MA dan SMK swasta ditingkatkan menjadi 50 persen dari 30 persen pada tahun sebelumnya.
Untuk sektor pendidikan lainnya, Komisi E pun berharap Pemerintah Provinsi DKI meningkatkan penyediaan layanan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).
Komisi yang dikomandoi politikus Demokrat ini, juga menyoroti soal pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, baik rehab total, berat, maupun sedang.
Sedangkan pada sektor kesehatan, yang menjadi catatan Komisi E hanya mengenai pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di setiap kelurahan yang belum ada.
Kemudian, mengadakan klinik manajemen terpadu balita sakit (MTBS), therapeutik feeding center (panti pemulihan gizi) dengan pelayanan imunisasi serta poliklinik kesehatan ibu dan anak (KIA).
Surat tersebut diserahkan kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar). Sedangkan rapat internal Komisi E digelar pada 23-24 Juli 2014 sesuai surat undangan No. 374/071-78 tertanggal 21 Juli.
Laporan: Fatah Sidik
Artikel ini ditulis oleh:
