Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Bersatu Untuk Keadilan - Indonesia Tanpa Koruptor (Gebuk Istana) melakukan aksi didepan Istana Negara, Kamis (7/1/2016). Dalam aksinya Gebuk Istana mendesak segaera Presiden Jokowi untuk mencopot Jaksa Agung HM. Prasetyo dan KPK segera menangkap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena diduga telah menerima dan menikmati dana Bansos dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Jakarta, Aktual.com – Kordinator aksi Gerakan Bersatu Untuk Keadilan – Indonesia Sehat Tanpa Koruptor, Hamdan Halil mengaku bahwa dirinya kecewa terhadap Agus Rahardjo sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

“Kami kecewa terhadap KPK di kepemimpinan yang baru,” ucapnya kepada Aktual.com di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/1).

Hamdan menjelaskan kekecewaan tersebut berasal karena KPK hingga saat ini belum melakukan penyelidikan terhadap Ketua Parta Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dan Jaksa Agung RI, HM. Prasetyo.

“Dari sekian banyak aksi yang kami lakukan di depan KPK namun, hingga hari ini KPK tidak juga memanggil kedua orang tersebut terkait dana bansos Sumatera Utara,” imbuhnya.

Pasalnya, menurut Hamdan kedua orang tersebut sudah terbukti terlibat dalam dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Sumatera Utara.

“Padahal, dari pengakuan eks Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bahwa dia diminta menyiapkan $ 20 ribu untuk memberhentikan kasus korupsi tersebut,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hamdan mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi kinerja penegak-penegak hukum di Indonesia.

“Sebagai negara hukum semestinya Jokowi harus berani mengevaluasi seluruh perangkat hukum yang ada di Indonesia. Karena sampai hari ini, saya tidak melihat khususnya KPK berlaku adil dalam kasus dana bansos itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS