Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden, Jusuf Kalla menginginkan pihak PLN dan Pertamina harus sama-sama diuntungkan terkait dengan perselisihan dalam rencana menentukan harga pembelian uap untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang.
“Sudah kami bicarakan, solusinya harus ‘win-win’. Harganya harus menguntungkan PLN dan menguntungkan Pertamina juga,” kata Jusuf Kalla seusai memimpin rapat terbatas tentang kelistrikan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (7/1).
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno yang juga menghadiri rapat tersebut juga menyebutkan, hal tersebut hanya karena ada kesalahpahaman antara kedua badan usaha itu dan akan dirapatkan untuk mencari solusinya.
Menteri Rini mengemukakan, untuk mendapatkan solusinya hanya perlu menyamakan persepsi antara hitungan dari PLN dan Pertamina.
Hal senada juga diungkapkan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengemukakan bahwa Menteri BUMN yang akan mendudukkan kedua belah pihak.
Sudirman berpendapat, bila PLN bersikap kukuh maka hal tersebut dapat membahayakan target pencapaian energi baru dan terbarukan di Tanah Air.
“Aturannya sudah ada dan jelas sehingga tinggal dijalankan dan seharusnya tidak usah dipertanyakan lagi,” kata Menteri ESDM.
Sedangkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, fokus utama kesuksesan Kementerian ESDM ada di PLN. “Setiap kesuksesan PLN bagian dari kesuksesan Kementerian ESDM. Itu yang penting,” katanya.
Sebelumnya, PLN memastikan ketersediaan listrik sistem Jawa-Bali tetap aman meski tanpa pasokan PLTP Kamojang Unit 1, 2, dan 3 dengan total kapasitas daya 140 megawatt.
Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi, di Jakarta, Rabu (6/1), mengatakan bahwa saat ini pasokan listrik sistem Jawa-Bali dalam kondisi berkecukupan.
Menurut dia, PLN mempunyai alasan kuat menunda kelanjutan pembelian uap panas bumi dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi. “Kalau harga uap tinggi, bisa memengaruhi tarif listrik,” katanya.
Sebelumnya, Pertamina mengancam akan menghentikan pasokan uap panas bumi ke PLTP Kamojang Unit 1, 2, dan 3 dengan total daya 140 megawatt per 1 Februari 2016 jika tidak tercapai kesepakatan harga jual energi terbarukan tersebut.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa pihaknya telah menawarkan PLN kembali memperpanjang “interim agreement” harga jual uap sambil menegosiasikan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
“Namun, tidak ada kesepakatan yang dicapai kendati Pertamina telah memberikan penawaran paling lunak dengan perpanjangan ‘interim agreement’,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
