Beranda Lensa Aktual Flash Photos Perempuan PPP Aksi Simpatik Penyelesaian Konflik Partai Flash Photos Perempuan PPP Aksi Simpatik Penyelesaian Konflik Partai 11 Januari 2016, 11:55 Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. 1 dari 10 Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum. Artikel ini ditulis oleh: ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS Flash Photos Menko PMK Rapat Tingkat Menteri Perdana untuk Bahas Program Prioritas Flash Photos Kemenko Gelar Rakor Pemberdayaan Masyarakat Bahas Perlindungan Pekerja Migran Flash Photos Bank Victoria & Generali Dukung Victoria Run 2024, Ajak Hidup Sehat Lewat Lari Flash Photos CIMB Niaga Syariah Hadirkan Bazaar Lifestyle dalam Haya Festival 2024 Flash Photos Sukacita Anak Sumba Sambut Air Bersih Persembahan Asuransi Astra Flash Photos Q3 bank bjb Catat Laba Konsolidasi Rp1,7 Triliun Masuk Selamat Datang! Masuk ke akun Anda nama pengguna kata sandi Anda Lupa kata sandi Anda? mendapatkan bantuan Disclaimer Pemulihan password Memulihkan kata sandi anda email Anda Sebuah kata sandi akan dikirimkan ke email Anda. CONNECT WITH US233,018FansSuka11,767PengikutMengikuti813PengikutMengikuti78,400PelangganBerlanggananBerita Lain Kementerian PANRB Dukung Percepatan Transformasi Sistem Karier Dosen 6 November 2024, 09:19 Kemkomdigi Audit Sistem Pengendalian Konten Negatif 6 November 2024, 03:28 Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan pengikat persatuan ditengah situasi konflik Global 6 November 2024, 12:33 Mendiktisaintek Komitmen Percepat Atasi Tantangan Pendidikan Tinggi 6 November 2024, 11:54 Iran Bakal Tunggu Momen Krusial Selama Pilpres AS untuk Serang Israel 6 November 2024, 11:32