Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, Rabu (23/12). Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/15.

Jakarta, Aktual.com – Menteri ESDM Sudirman Said dianggap telah berkhianat kepada konstitusi. Dengan memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia, Sudirman dianggap lebih seperti anak buah perusahaan asal negeri Paman Sam itu, ketimbang sebagai menteri.

Pernyataan itu disampaikan Front Nasionalisasi Freeport (FNF) saat aksi di depan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (13/1) tadi. Dalam aksinya, massa FNF mengutuk sikap dan tindakan Sudirman Said yang dinilai berlawanan dengan kepentingan nasional.

Kordinator massa FNF, Indra Gunawan mengatakan, Sudirman dianggap menghianati sumpah jabatannya sebagai seorang menteri yang wajib setia pada konstitusi. Sudirman justru memposisikan dirinya sebagai karyawan Freeport.

“Sudirman Said menghianati konstitusi. Dia tidak berbakti pada Ibu Pertiwi. Sudirman Said cuma ‘kacung’ kapitalis pemilik modal. Jabatannya sebagai menteri hanya kerja sampingan, sebab kerja utamanya adalah karyawan Freeport,” ujar Indra dalam orasinya.

Ditegaskan dia, kuatnya desakan nasionalisasi Freeport ke Pemerintah Joko Widodo didasari kebutuhan membangun masyarakat Papua agar lebih sejahtera. Dan jangan sampai justru Freeport yang melakukan hal demikian itu.

Menurut dia, sektor pendidikan untuk rakyat Papua harus diprioritaskan oleh pemerintah, dan jangan cuma mengedepankan pembangunan fisik. Sebab jika negara absen memberi hak pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi untuk Papua, Freeport yang akan melakukannya lewat program beasiswa. “Itu berbahaya,” imbuhnya.

Pemerintah Jokowi, kata dia, harus berkomitmen untuk mengamankan kepentingan nasional dengan menyusun strategi pengambil alihan aset Freeport 100 persen.

“Karena mekanisme divestasi dinilai tidak sesaui dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila,” tandasnya. Usai melakukan aksinya di Kementrian ESDM, masaa melanjutkan aksi dengan longmarch ke depan Istana.

Artikel ini ditulis oleh: