Jakarta, Aktual.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan sebagian besar proyek infrastruktur pemerintah yang didanai Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) berupa transportasi darat.
Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata di Jakarta, Jumat (15/1), mengatakan terdapat tiga sektor infrastruktur yang diajukan kepada bank multilateral inisiasi Tiongkok itu, yakni infrastruktur jalan, sistem saluran air, dan jalur atau rel kereta.
Wismana mengatakan hal tersebut sudah dirapatkan dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Terdapat enam proyek yang tahap awal akan diajukan ke AIIB dengan estimasi nilai enam proyek itu adalah 1,1 miliar dolar AS.
“Itu yang kita (Bappenas dan Kemenkeu) dahulukan untuk dibiayai. Selebihnya, kita harus tahu dulu dong ‘terms of condition’ (syarat dan kondisionalitas)-nya seperti apa ? proyek (ketentuan AIIB) seperti apa ? dan kenapa ?,” ujarnya.
Wismana mengatakan pengajuan pinjaman sebesar 1,1 miliar dolar AS itu bisa saja bertambah pada 2016 ini tergantung kesepakatan mengenai syarat dan kondisionalitas, serta kesamaan proyek antara pemerintah dan AIIB.
Bappenas mengajukan enam proyek infrastruktur tersebut, karena kriteria kesiapan proyek tersebut yang sudah memadai. Enam proyek tersebut terdapat dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) atau Blue Book pemerintah 2015-2019. Namun, di samping proyek pemerintah dalam Blue Book, tidak menutup kemungkinan, pinjaman AIIB juga akan disalurkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas Dewo Joko Broto mengatakan AIIB pada tahap awal tertarik dengan proyek yang dibiayai pemerintah dan proyek KPS.
“Proyek pemerintahnya, pembangunan jalan di Kalimantan, yang akan dikerjakan Direktorat Bina Marga Kementerian PU-PR, dan pengadaan jalur kereta,” ucapnya.
Untuk proyek jalan dan jalur rel saja, kata Dewo, jumlah pinjaman yang akan ditarik sekitar 550 juta dolar AS.
Sementara untuk proyek KPS, kata Dewo, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengajukan proyeknya.
“Proyek KPS tersebut seharusnya tidak berbeda dengan proyek yang di PPP (Public-Private Partnership/KPS) Book,” ujarnya.
Wismana dan Dewo masih enggan merinci keenam proyek infrastruktur tersebut, termasuk untuk masing-masing kebutuhan pembiayaannya.
Sebagai informasi, dalam “Blue Book” 2015-2019 terdapat delapan proyek pembangunan jalan, dan dua proyek besar pembangunan jalan tol.
Untuk proyek penyediaan air, terdapat tiga proyek besar, di mana salah satu proyek tersebut akan dibangun di enam lokasi. Sedangkan untuk proyek yang berkaitan dengan pengadaan rel kereta, terdapat dua proyek.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
