Jakarta, Aktual.com — Perombakan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) di tubuh fraksi Partai Golkar DPR RI belum dapat disepakati oleh kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Salah satunya, soal penempatan Kahar Muzakir sebagai ketua Banggar menggantikan Ahmadi Noor Supit.
“Saya mempertanyakan dasar pengangkatan Kahar Muzakir menjadi Ketua Banggar DPR RI dari fraksi, karena kinerja Kahar Muzakir di Komisi X sangat buruk, jarang hadir dalam rapat-rapat dan tidak taat atas kebijakan Ketua Poksi X FPG DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (22/1).
“Saudara Kahar selalu bermain sendiri tidak taat atas keputusan fraksi, khususnya masalah anggaran yang harus diperjuangkan di Banggar” tambah dia.
Oleh karena itu, Ridwan meminta agar Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menarik kembali surat keputusan yang menempatkan Kahar Muzakir sebagai ketua Banggar DPR RI.
“Dan mengusulkan agar pimpinan Banggar DPR RI harus mendapatkan clearence dari KPK, apakah pernah terlibat atau terindikasi terlibat permainan APBN. Sebagai kader partai siap ditugaskan dimana saja oleh pimpinan fraksi Golkar, asalkan tidak melanggar UU MD3 dan perundang-undangan lainnya,” tegas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
