Jakarta, Aktual.com — Perbedaan pendapat para menteri terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diakui oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Perbedaan tersebut didasarkan pada berbedanya tugas masing-masing menteri.
“Masing-masing tidak mau keliru soal tugas-tugasnya itu,” kata JK, di Jakarta, Jumat (29/1).
sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan lancar tidaknya proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Bandung tanggungjawabnya berada dibawah Kementerian BUMN pimpinan Rini Soemarno. Kemenhub hanya mengeluarkan perijinan yang dibutuhkan Kementerian BUMN.
“Kalau mangkrak enggak mangkrak kan tergantung badan usahanya, kan saya hanya regulator. Masak saya dikejar-kejar,” terang Jonan di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (26/1).
Disampaikan Jonan, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung membutuhkan banyak perizinan antar kementerian. Salah satunya dari Kementerian Lingkungan Hidup menyangkut Amdal yang disertakan guna mengurus perijinan lain di Kemenhub.
“Amdalnya sudah terbit, sudah masuk ke saya, ada banyak catatan, saya juga ada banyak catatan. Jadi kajian KLH itu juga akan menentukan usulan rancang bangun badan usaha ini,” jelasnya.
Proyek kereta cepat merupakan proyek BUMN Indonesia dengan Cina. Menteri BUMN Rini Soemarno memilih Cina untuk bersama sejumlah BUMN menggarap proyek tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
