Jakarta, Aktual.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah ada uang negara yang mengalir untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Tak ada anggaran pemerintah sama sekali dalam proyek kereta cepat, namun kita akan tetap berkompetisi,” ujar Rini, di Jakarta, Jakarta Selatan, Sabtu (30/1).
Meskipun DPR RI menyebut ada empat BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) ikut andil, Rini menjamin mereka tidak gunakan PMN dalam proyek yang diresmikan Presiden Joko Widodo itu.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI langsung menggelar rapat internal setelah Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung, Kamis (21/1) pekan lalu. Hasilnya, Komisi VI DPR RI akan meminta pertanggungjawaban Menteri BUMN Rini Soemarno sesegera mungkin.
“Sudah (langsung) kami bicarakan, kita bahas, Kapoksi saya undang semua. Kapoksi bagaimana ini, kami belum diajak bicara. Ini ada empat BUMN yang ikut, ini termasuk aset yang kami awasi, masuk Panja aset,” ujar Ketua Komisi VI DPR Hafidz Thohir.
Pembahasan disampaikan Hafidz akhirnya disepakati bersama untuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno. Yakni untuk mempresentasikan perencanaan bisnis kereta cepat Jakarta – Bandung.
Kesimpulan lainnya disepakati bahwa proyek kereta cepat Jakarta – Bandung tidak masuk kebutuhan mendesak. Komisi VI DPR lebih merekomendasikan pembangunan sarana transportasi massal itu untuk Jakarta – Surabaya.
Artikel ini ditulis oleh:
