Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu dengan pimpinan KPK membahas draft RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015). Fadli Zon yang juga President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) juga menyerahkan kepada KPK hasil Konferensi ke-6 GOPAC di Yogyakarta, 6-8 Oktober 2015, terkait pemberantasan korupsi.

Jakarta, Aktual.com — Sikap bersikeras Presiden Jokowi untuk tetap melaksanakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menuai kontroversi.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengamini sejumlah permasalahan dalam pembanguan proyek yang memakan dana hingga triliunan rupiah tersebut.

“Saya melihat masalah kereta cepat ini sejak awal memang sangat tidak jelas, karena kereta cepat ini menurut studi yang dilakukan sendiri oleh staf kepersidenan itu tidak layak untuk dilanjutkan, sebab memang kita tidak menemukan urgensinya (pembangunan) dimana,” ucap Fadli, di Komplek Perlemen, Senayan, Senin (1/2).

“Kita sudah punya kereta dan tol menuju Bandung, apalagi dengan dana yang konon cukup fantastis dan sekarang dibandingkan dengan negara yang membangun kereta cepat yang sama dengan kotraktor yang sama pula,” tambah dia.

Fadli juga mempertanyakan sejumlah persiapan yang dinilai tidak rapih alias dipaksakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga, menuai keraguan dikalangan masyarakat.

“Sebetulnya keerta cepat untuk siapa? Apa betul untuk masyarakat? Apalagi nanti ada stasiun yang dilalui kereta cepat yang akan menjadi pembukaan lahan baru untuk real estate, nah itu nanti milik siapa? Jadi saya kira pemerintah menghentikan ini dulu, mengkaji ulang masalah kereta ini meski sudah ada groundbreaking-nya,” ujar politikus Gerindra itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS