Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III Effendi Simbolon meminta Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan pemberian bebas visa kepada 169 negara. Pasalnya, usulan untuk mendongkrak pariwisata nasional itu tidak bermanfaat.
“Pemberian visa harus dibatalkan. Secara singkat dirapat dengar pendapat oleh Menlu (Menteri Luar Negeri), lebih banyak mudarat daripada manfaat. Karena perkembangan kalau aspek devisa dan kunjungan tidak setimpal dengan dampaknya. Kami lihat bukan lah prioritas,” ujar Effendi dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, Wakil Kepala BIN Torry Djohar, Kapolri Badroddin Haiti, Jaksa Agung HM. Prasetyo di ruang rapat Banggar, DPR, Jkaarta, Senin (15/2).
Effendi menilai, pemberian visa tidak lantas efektif memanggil wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Apalagi, kata dia, bagi negara-negara yang tidak terlalu berbudaya ‘holiday’.
“Yang kita tahu kalau holiday nggak berpikiran bebas visa,” sebutnya.
Politikus PDIP ini heran mengapa pemerintah sangat ingin mendatangkan wisatawan asing tanpa visa. Ia mengungkapkan, pada pemerintahan sebelumnya DPR menolak wacana pemberian visa dengan dasar pemikiran kehati-hatian.
“Konon lagi kalau bebas visa enggak perhatikan prinsip lokal. Pemerintah hati-hati. Mutualnya apa? Kalau tidak apa yang jadi pegangan kita. Dengan bebas visa kita dapat kunjungan wisatawan. Jaman (mntan menteri) Mari Pangestu diajukan. Tapi kita nggak beri approval. Lah kok ini malah ngejar jadi rekor muri 169 (negara),” kata Effendi.
Menurut Effendi, pemberian bebas visa hanya menambah masalah baru yang mengancam keamanan negara. “Penyakit-penyakit masuk, apalagi tuh LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) sudah ada di rumah kita. Apakah negara yang begitu rentan dengan persoalan ini tidak lebih dipertimbangkan,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
