Jakarta, Aktual.com — Perseteruan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli terkait rencana skema pengelolaan blok Masela menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, polemik antara kedua menteri tersebut terkait skema yang menguntungkan bagi pemerintah untuk mengelola blok Masela mengundang pertanyaan dari publik.
“Ini ada apa, kok dalam kementerian Jokowi-JK mereka berbeda paham soal skema apakah onshore (darat) atau offshore (laut). Presiden harus segera turun tangan menangani masalah ini, ini tidak baik bagi publik,” kata Marwan kepada aktual.com, Rabu (2/3).
Marwan menuturkan, Presiden Jokowi harus tegas mengambil sikap untuk menegur kedua kementerian tersebut. Pasalnya, saling sindir di antara dua menteri ini melahirkan kekisruhan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
“Presiden panggil dua menteri ini harus dikasih tegas. Bikin kajian yang objektif. Jangan cuma biarkan berkelahi di publik,” katanya.
Marwan menduga, dalam proses tarik-menarik terkait skema pengelolaan blok Masela memang disinyalir sangat penuh dengan kepentingan asing, khususnya investor yang berkepentingan sejak lama di blok Masela. Olehnya itu, Marwan berharap kepada Presiden Jokowi untuk kembali melakukan kajian komprehensif, kajian yang objektif terkait skema yang terbaik di pengelolaan blok Masela.
“Tidak masalah telat, Jokowi harus melakukan pencermatan dengan baik, bikin kajian komprehensif, banyak orang lokal kita yang bisa dimanfaatkan, jangan cuma percaya dan melibatkan asing dan satu lembaga saja,” ujarnya.
Namun, menurut Marwan, jika melihat arahan presiden Jokowi, skema pengelolaan blok Masela mestinya dilakukan dengan konsep onshore (di darat). Pasalnya, dengan asumsi untuk menghasilkan kebermanfaatan dan efek ekonomi di sekitarnya, sesuai arahan Jokowi maka onshore lah yang paling tepat untuk skema pengelolaan blok Masela.
“Saya melihat, offshore tidak mengakomodir keinginan PresidenJokowi. Maksud Jokowi arahannya ke onshore. Saya juga melihat di darat itu lebih murah,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
