Jakarta, Aktual.com — Perkembangan industri syariah yang masih terjebak di 5 persen harus menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu, peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diminta cepat beraksi, karena semua hambatan dapat diselesaikan dengan kemauan Presiden Joko Widodo, sebagai Ketua KNKS.
“Segmen investor di Indonesia ini masih ada orang fanatik untuk produk syariah. Tapi memang, instrumen syariah ini tidak hanya dipromosikan setiap hari, tapi harus menarik. Termasuk insentif pajaknya,” tandas Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, Sardjito, di acara workshop soal sukuk rupiah di Jakarta, Kamis (3/3).
Termasuk juga untuk produk sukuk itu juga harus menarik. Pajak rendah tapi imbal hasilnya harus tinggi. Sehingga produk-produk syariah ini selalu menarik. Apalagi produk syariah ini tidak hanya diburu investor konvensional tapi juga akan diburu oleh investor fanatik.
“Tapi memang untuk maju itu harus top-down. Artinya peran pemerintah, terutama Presiden Jokowi sebagai Ketua KNKS harus cepat untuk memutuskan agar hambatan ini bisa terselesaikan,” tehas Sardjito.
Dia memberi contoh kasus di London, Inggris. Kota dengan populasi non muslim itu justru menerbitkan sukuk dalam jumlah besar.
“Kenapa bisa begitu? Karena ada insentif pajaknya. Ini karena regulator di sana bolak-bolik meminta ada insentif. Langkah itu harus kita tiru, dan tentu banyak produk pilihan,” papar dia.
Inggris sendiri selama 2014, sebagai negara non muslim pertamanyang menerbitkan sujuk negara mencapai 200 juta euro.
Indonesia juga sebenarnya cukup agresif menerbitkan sukuk. Berdasar data dari Kementerian Keuangan, sukuk Indonesia mencapai US$ 7 miliar. Sedang bagi Malaysia kurang dari US$5 miliar. Sedang dari Uni Emirat Arab sekitar US$ 5 miliar.
Menurut dia, masalah insentif pajak ini harus menjadi perhatiaan di KNKS nantinya. “Kami sudah kaji. Pasti akan dibahas di KNKS. Apalagi ada Kemenkeu, Bappenas, dan regulator lain. Nantinya Pak Jokowi tinggak mengetok saja,” kata dia.
Saat ini OJK sedang menggodok insentif pajak kepada semua pelaku industri syariah di mana pun. “Kami masing-masing sudah lakukan kajian yang komprehensif saja. Tapi kan dari pihak pajak juga punya pemikiran sendiri. Agar sukuk ini dapat lebih menarik,” tandas dia.
Kemajuan industri syariah, terutama pasar modak syariah, kata dia, memang harus didukung oleh semua pihak. Mulai dari Kementerian BUMN, selururuh BUMN, serta pelaku pasar modal.
“Sengan dukungan itu, kamibyakin pasar modal syariah akan semakin nerkembang, mulai dari tibgkat literasi sampai dengan tingkatbutilutasnya, sehingga akan menggenjot market share sukuk korporasi,” ujar Sardjito.
Adam Harris, analis dari UK Export Finance menambahkan, penglaman UKEF melakukan penjaminan terhadap sukuk yang diterbutkan oleh salah satu maskapai penerbangan di Timur Tengah.
“Makanya, BUMN dan korpoasi di Indonesia, dapat memanfaatkan skema penjaminan dari lembaga keuangan internasional. Ini untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasindi sukuk korpirasi rupiah,” jelas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
