Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, menyayangkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang mengaku tak tahu soal kasus Yuyun, anak perempuan berusia 14 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan 14 laki-laki. Apalagi, kejadian itu telah menjadi sorotan media beberapa hari terakhir ini.
Menurut Saleh, semestinya pejabat di lingkungan Menko PMK memberikan laporan berkala terkait berbagai isu krusial yang menjadi perhatian publik.
“Ibu Puan itu kan sibuk. Banyak tugas negara di berbagai kementerian lain yang perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi, kejadian ini luput dari perhatiannya,” ujar Saleh di Jakarta, Rabu (4/5).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menilai wajar soal ketidaktahuan tersebut. Justru yang tidak wajar adalah, para pejabat di kemenko PMK yang tidak memberi laporan.
“Itu yang perlu dipertanyakan oleh Puan Maharani kepada jajarannya. Kalau tidak tahu begini, kan nanti orang menyalahkan. Dianggap mendiamkan dan tidak mengambil tindakan. Padahal, masalahnya hanya karena informasi yang tersumbat dan belum tersampai,” ungkap Saleh.
Saleh menambahkan, Menko PMK harus segera mengambil kebijakan yang diperlukan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Ia menuturan kementerian atau lembaga yang menangani masalah perlindungan anak juga perlu diundang.
Masing-masing kementerian atau lembaga, lanjut Saleh, harus menyampaikan paparan dan programnya terkait perlindungan anak di Indonesia. Hal ini, kata dia, sangat penting mengingat masih lemahnya koordinasi antar kementerian atau lembaga yang ada.
“Masalah perlindungan anak ini tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus melibatkan semua pihak yang ada. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga aparat keamanan dan masyarakat secara umum,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
