Langkah ketiga yang harus di benahi adalah sistem pendidikan menengah dan tinggi dengan memperbanyak pelajaran Pancasila, dan benahi penerimaan pegawai negeri dan penegak hukum baik polisi kejaksaan, hingga kehakiman di pusdiklat pusdiklat pilih anak bangsa yang terbaik dengan penerimaan gratis, tanpa biaya, tanpa sogokan, tentu akan melahirkan para penegak hukum yang berintegritas tinggi untuk bangsanya.
Yang keempat tiru model KPK Hongkong tahun 80 an ganti semua para penegak hukum yang dirasa tidak beres melibatkan lembaga independen untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap para penegak hukum yang sebenarnya bisa dilihat dari jejak putusan jejak penyidikan dan jejak penuntutan dalam perkara.
Yang kelima lakukan transpantasi hukum, dengan mengganti model Sistem juri, seperti hal nya dalam hukum Anglow Saxon model inggris dan Amerika Serikat dalam peradilan pidana kita dimana hakim bukan lagi sebagai pemutus tapi hanya sebagai moderator untuk proses jalan nya persidangan dimana juri yang dipilih dimasyarakat secara acak independen itulah sebagai pemutus.
Lakukan hukuman mati terhadap koruptor yang jelas telah terbukti melakukan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat secara masif, dimana negara harus tegas dalam menghadapi keadaan darurat ini.
Sedangkan menyangkut Kamtibmas, pilih pejabat yang berani ambil putusan untuk melindungi rakyat yang lebih besar atas keadaan tidak aman di negeri ini, agar dunia international para investor asing pun tidak melabeli negeri ini dengan negeri ala mafia yang berakibat para investor melarikan modal nya kenegeri lain akibat ketidak pastian keadaan dan berbelit nya sistem perijinan yang dianggap korup.
Memang tidak semudah seperti membalikan tangan, perlu waktu dan kerja keras tapi setidaknya letak kan dasar dasar perubahan untuk membangun negeri ini bukan hanya membangun jasmani nya tapi juga batin rohaninya, dan ini peran para kaum agama, budayawan, negarawan, para politikus serta penguasa sangat berperan untuk menjadi tukang punggung dimulai nya perubahan menuju Indonesia Maju, seperti saat kejayaan Orde Baru, sebagai macan asia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia, melebihi Jepang, Korea Selatan dan Singapure saat itu. Sayang kesinambungan pembangunan yang telah dileyakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam Repelita dan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, yang ditetapkan dalam GBHN, justru diruntuhkan, dan dirubah desain ketatanegaraan negaraan nya yang tidak ada lagi petunjuk arah dan tujuan yang akan dicapai kedepan. Dan ini menjadi pembelajaran sangat mahal yang harus ditebus bagi bangsa ini.
Apabila kondisi saat ini juga masih belum sadar, mungkin hukum alam yang memang harus menjadi hakim yang adil bagi negeri tercinta ini.
Oleh. : Agus Widjajanto
Praktisi hukum pemerhati masalah sosial politik hukum dan sejarah bangsanya
