Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perlu secara transparan membuka siapa saja calon menteri kabinet yang akan membantunya memimpin Indonesia lima tahun kedepan. Salah satunya adalah tidak memilih calon kabinet yang terindikasi terlibat dalam perkara korupsi.
Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, konsistensi pemerintahan Jokowi memberantas korupsi itu tercermin dari dua hal. Pertama, kata dia, Jokowi tidak mengangkat menteri yang terindikasi korupsi atau bermasalah dengan hukum. Yang kedua terlihat dari sosok orang yang duduk di tiga jabatan, seperti lembaga Yudikatif (Kehakiman), kemudian, Kejaksaan (Jaksa Agung) dan kepolisian (Kapolri).
“Kalau tiga itu bagus, yang keliatannya tidak bermasalah, maka Jokowi konsisten ingin memberantas korupsi,” ujar Fickar kepada Aktual.co, Jakarta, Selasa (21/10).
Fickar menambahkan, himbauan KPK terkait konsistensi dalam pemberantasan korupsi bisa dilihat dari siapa figur atau tokoh yang nantinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menempati jabatan tersebut.
“Itu himbauan, ini indikatornya adalah siapa orangnya yang didudukan pada jabatan Jaksa Agung, Menteri hakum dan HAM dan Kapolri, 3 jabatan itu akan menentukan serius tidak pemerintahan ini dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.

()

(Nebby)