Jakarta, Aktual.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang berencana menaikkan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Seharusnya, Presiden tidak perlu takut dan tunduk kepada DPRD.
“Jokowi tidak perlu tunduk dengan DPRD, itu akan membuat manja, DPRD merasa diatas angin, bisa menjadi kelompok yang arogan di daerah,” tegasnya.
Saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (30/8), Presiden Jokowi menyatakan menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD.
PP tersebut dijanjikan Jokowi paling lambat akhir tahun ini akan diketok. Salah satu alasan Presiden adalah kesejahteraan anggota DPRD selama hampir 13 tahun terakhir tidak pernah meningkat.
Menurut Lucius, kenaikan gaji DPRD selain membuatnya semakin arogan juga bisa dijadikan modus untuk bermain proyek yang selama ini sudah terjadi di daerah.
Di sisi lain, Formappi menyoroti kesulitan pemerintah dalam mencari anggaran. Akan tetapi di saat bersamaan justru menaikkan gaji DPRD. Sikap yang dari segi politik disebutnya kurang elok.
“DPRD ini akan semakin tidak dipercaya, tidak bisa melihat momentum dalam memperjuangkan sesuatu. Kedua, alasan menaikkan gaji tidak didukung oleh kinerja,” kata dia.
Kinerja dimaksud merujuk pada berbagai kebijakan yang didorong DPRD dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Nyatanya tidak banyak kebijakan yang mampu membantu pemerintah.
“Yang kita dengar terkait DPRD itu hanya soal kenaikkan gaji saja, tidak pernah mendengar ada inovasi yang membuat kita bisa memberi apresiasi,” demikian Lucius.(Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
