Presiden Joko Widodo meninjau langsung operasi tangkap tangan di Kementrian Perhubungan oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. (ilustrasi/aktual.com)
Presiden Joko Widodo meninjau langsung operasi tangkap tangan di Kementrian Perhubungan oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi menyambut, baik langkah pemerintah yang membentuk tim gabungan operasi pemberantasan pungli.

Aboe berharap, OPP bisa betul-betul membersihkan kementerian dan lembaga lainnya selain Kementerian Perhubungan dari pelaku pungutan liar.

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu masih merasa heran dengan terjunnya Presiden Joko Widodo ke lokasi penangkapan pelaku pungli di Kemenhub. Ia lantas mempertanyakan pejabat di internal kementerian yang memiliki tugas pengawasan.

“Kita melihat kok besar sekali pelurunya untuk kasus yang hanya seperti itu presiden turun. Lalu bagaimana irjennya? Apa selama ini dibiarkan saja? tahu sama tahu saja ?,” ujar Aboe dalam diskusi bertajuk ‘Pungli, Retorika atau Realita’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/10).

Menurut Aboe, seharusnya presiden hanya turun untuk mengatasi kasus-kasus yang menjerat big fish. Meski demikian, Aboe berharap pemberantasan pungli terus berlanjut dan tidak terhenti di Kemenhub saja.

“Tapi apapun yang namanya kebaikan, pemberantasan penyakit masyarakat kita dukung,” kata Legislator asal Kalimantan Selatan itu.

Kedepannya, sambung Aboe, kementerian dan lembaga harus memberikan kemudahan dalam pelayanan publik sehingga terhindar dari pungli. “Serta, pengawasan di internal harus kian diperketat,” pungkasnya.

Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby