Sementara, peneliti LIPI Siti Zuhro menyebut, daftar pemilih memang menjadi persoalan yang kerap terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia. Untuk itulah, perlunya pemerintah mendapatkan data kependudukan yang akurat dan terpercaya.

“Kita sebagai negara besar tidak memiliki data kependudukan yang baik, pemerintah perlu segera mendapatkan data kependudukan yang akurat dan kredibel. Saat ini sudah keluar hampir Rp 7 triliun untuk KTP elektronik, tapi yang terjadi malah menjadi bahan bancakan,” kata Siti Zuhro.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS