Bandung, Aktual.com – Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 masih dibarengi dengan politik uang. Bawaslu RI mencatat, lebih dari setengah dari jumlah pemilih menerima uang untuk memilih pasangan calon tertentu.
“Penelitian kami terkait bidang riset-riset kepemiluan, terdapat 64 persen pemilih itu, kalau ditawari uang mau menerima,” ungkap Ketua Bawaslu RI Muhammad dalam diskusi bertema ‘Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017’ di Lembang, Bandung, Jumat (7/4) lalu.
Dengan catatan tersebut, ia pun memandang bahwa pelaksanaan Pilkada serentak merupakan cermin dari rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia.
Namun demikian, ia menyatakan setidaknya masih ada sedikit harapan karena terdapat sebagian kecil daerah yang proses demokrasinya mengutamakan politik substansial.
“Ada satu dua daerah yang proses politik pilkada sesuai apa yang kita harapakan, yaitu substansial, tapi memang lebih banyak yang prosedural,” sebut Muhammad.
“ini salah satu ukuran bahwa proses edukasi pemilih terhadap partisipasi itu kan sangat lemah,” tambah mantan Ketua Panwaslu Sulawesi Selatan ini.
Karenanya, ia pun berharap agar partai politik mampu sedikit membuka diri akan masukan atau kritik yang tertuju kepada mereka. Pasalnya, parpol adalah ujung tombak dalam proses pendidikan politik untuk masyarakat.
“Jadi, parpol juga harus membuka diri untuk menerima masukan publik. Seperti apa seharusnya parpol melakukan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi (pengumpulan) kepentingan,” pungkas pria berusia 51 tahun ini. (Teuku Wildan)
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
